1. Berdasarkan Pasal 2 angka 9 PER-78/PB/2006 sebagaimana
   tersebut di atas, BPN merupakan salah satu dokumen sumber penerimaan
   yang kedudukannya sama dengan Surat Setoran Pajak (SSP).
2. BPN sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 angka 9
   PER-78/PB/2006 dan Pasal 1 angka 10 PER-148/PJ/2007
   adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi
   penerimaan negara yang mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara
   (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP) serta
   elemen lainnya yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan
   atau dokumen yang diterbitkan oleh KPPN atas transaksi penerimaan
   negara yang berasal dari potongan Surat Perintah Membayar (SPM) yang
   mencantumkan NTPN dan Nomor Penerimaan Potongan (NPP).
3. Berdasarkan Pasal 4 angka 3 huruf b PER-78/PB/2006
   dinyatakan bahwa Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak melalui
   electronic-banking. Dalam hal pembayaran melalui electronic-banking,
   dokumen sumber penerimaan yang disampaikan ke unit terkait (dalam hal
   ini KPP/KPP Pratama/KPPBB) oleh Wajib Pajak adalah BPN.
4. Berdasarkan pada angka (1), (2) dan (3) tersebut diatas,
   dengan ini ditegaskan bahwa BPN sebagai dokumen sumber penerimaan dapat
   dipersamakan dengan SSP, Penegasan ini sudah dinyatakan dalam PER-148/PJ/2007
   Pasal 2 ayat (6) bahwa Bukti Penerimaan Negara (BPN) dapat dianggap
   sebagai Surat Setoran Pajak (SSP) dalam rangka pelaksanaan
   undang-undang perpajakan.
5. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Kantor Pelayanan
   Pajak (KPP) wajib menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang
   dipersamakan sebagai Surat Setoran Pajak (SSP).
6. Dalam rangka pengamanan penerimaan, KPP/KPP Pratama/KPPBB
   agar melakukan pengecekan atas kebenaran pembayaran oleh Wajib Pajak
   atas BPN melalui intranet Portal DJP pada menu konfirmasi NTPN sistem
   MPN Rekon. Untuk informasi lebih lanjut jika mengalami kesulitan dalam
   melakukan konfirmasi agar menghubungi Direktorat Teknologi Informasi
   Perpajakan (Dit. TIP).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat
   Jenderal Pajak;
2. Para Direktur
   dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal
   Pajak;
3. Kepala Kantor
   Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.