31 Juli 2008  
 

SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 2/PJ.03/2008

TENTANG

PENEGASAN ATAS PENERAPAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN
NETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR
PERWAKILAN DAGANG (REPRESENTATIVE OFFICE/LIAISON OFFICE) DI
INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan adanya
pertanyaan
mengenai penerapan norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi
Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang
(representative office/liaison office) di Indonesia sebagaimana diatur
dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001
tentang
Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri
Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang Di Indonesia, dengan ini
ditegaskan bahwa :

1. KEP-667/PJ./2001
   tersebut mengatur :
1. “Pasal 2 Ayat (1)
   

   Penghasilan neto dari Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai ekspor bruto”.

2. “Pasal 2 Ayat (2)
   

   Pelunasan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,44% (empat puluh empat per seribu) dari nilai ekspor bruto dan bersifat final”.

3. Adapun dasar penghitungan 0,44% adalah sebagai berikut :
   

   PPh atas penghasilan kena pajak terutang	30% x 1%	=	0.30%
   Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap (branch profit tax/BPT) (tarif 20%)	20% x (1-0,3)%	=	0,14%
   Total			0,44%

2. Wajib Pajak luar negeri yang dimaksud dalam KEP-667/PJ./2001
   tersebut adalah Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor
   Perwakilan Dagang (representative office/liaison office), selanjutnya
   disingkat KPD, di Indonesia yang berasal dari negara yang belum
   mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan
   Indonesia.
3. Untuk KPD dari negara-negara mitra P3B dengan Indonesia,
   maka
   besarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif BPT dari
   suatu Bentuk Usaha Tetap tersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B
   terkait.
1. Contoh 1: Penghitungan untuk KPD yang berasal dari
   Spanyol.

   Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Spanyol (Spain, nomor 43 dari tabel terlampir) sebesar 10%. Dengan demikian tarif pajak yang terutang adalah sebagai berikut: PPh atas penghasilan kena pajak terutang 30% x 1% = 0.30% Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap (branch profit tax/BPT) (tarif 10%) 10% x (1-0,3)% = 0,07% Total     0,37%

2. contoh 2: penghitungan untuk KPD yang berasal dari
   Australia.

   Tarif BPT dalam P3B Indonesia dengan Australia (nomor 2 dari tabel terlampir) sebesar 15%. Dengan demikian tarif pajak yang terutang adalah sebagai berikut : PPh atas penghasilan kena pajak terutang 30% x 1% = 0.30% Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap (branch profit tax/BPT) (tarif 15%) 15% x (1-0,3)% = 0,105% Total     0,405%

Demikian untuk mendapat
perhatian Saudara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.