TENTANG

PENCABUTAN SEBAGIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-15/PJ/2008
TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN
BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA
BAGI
PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

1. bahwa dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak
   Nomor
   PER-20/PJ/2011
   tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal
   Pajak Nomor PER-9/PJ/2008
   tentang Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak
   Tertentu dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak
   Tertentu, pengaturan mengenai tempat pendaftaran bagi Wajib Pajak
   dan/atau tempat pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
   Pajak bagi Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Badan
   dan Orang Asing Satu atau Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing
   Dua tidak lagi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
2. bahwa setelah tidak lagi ditetapkan dengan Keputusan
   Direktur
   Jenderal Pajak, maka ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Direktur
   Jenderal Pajak Nomor KEP-15/PJ/2008
   yang mengatur tempat pendaftaran
   bagi Wajib Pajak dan/atau tempat pelaporan usaha untuk dikukuhkan
   sebagai Pengusaha Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang terdaftar pada
   Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu atau Kantor Pelayanan
   Pajak Badan dan Orang Asing Dua menjadi tidak diperlukan lagi;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
   huruf a
   dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
   Pencabutan Sebagian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
   KEP-15/PJ/2008
   tentang Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentu dan
   atau Tempat Pelaporan Usaha bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu pada
   Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
   Pajak Jakarta Khusus;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
   Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
   49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun
   2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
   Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
   beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 36 Tahun 2008
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
   Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali
   diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Undang-Undang
   Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
   Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686),
   sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 19 Tahun 2000
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009
   tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
   Pajak;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001
   tentang
   Jangka Waktu dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan
   Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan
   Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah diubah dengan
   Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2007;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2008
   tentang
   Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentu dan/atau Tempat Pelaporan
   Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu sebagaimana telah beberapa
   kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
   Nomor PER-20/PJ/2011;

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN SEBAGIAN KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-15/PJ/2008
TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN
BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI
PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS.

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Lampiran
I-7 dan Lampiran I-8, serta Lampiran II-1 sampai dengan Lampiran II-30
sepanjang mengenai Wajib Pajak terdaftar dan/atau yang akan dipindahkan
dari Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu atau Kantor
Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua, Keputusan Direktur
Jenderal Pajak KEP-15/PJ/2008
tentang Tempat Pendaftaran bagi
Wajib Pajak
Tertentu dan atau Tempat Pelaporan Usaha bagi Pengusaha Kena Pajak
Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur, para Tenaga Pengkaji, dan para Kepala Kantor
   Wilayah
   di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan; dan
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor
   Wilayah Direktorat
   Jenderal Pajak Jakarta Khusus;

untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.