Menimbang :
   

1. bahwa penentuan besarnya angsuran Pajak Penghasilan dalam
   tahun
   berjalan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu beserta
   ketentuan pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
   Nomor 215/PMK.03/2018
   tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak
   Berjalan yang Barus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan
   Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa,
   Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat
   Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha
   Tertentu;
2. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum perlu
   menetapkan
   Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Peraturan Direktur
   Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010
   tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib
   Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu;

        
      
Mengingat :
   

1. Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983
   tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017
   tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok
   Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena
   Pajak;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018
   tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak
   Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan
   Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa,
   Wajib  Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan
   Membuat
   Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha
   Tertentu;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010
   tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib
   Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu;

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32/PJ/2010
TENTANG PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010
tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib
Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
        
      

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku terhitung sejak tanggal
ditetapkan.
        
 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2019
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN