Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib
menyelenggarakan
pembukuan. Yang dimaksud dengan pembukuan adalah suatu proses
pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang
atau
jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa
neraca, dan
laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak. Salah satu data dan
informasi keuangan yang harus dilaporkan dalam laporan
keuangan adalah
dividen.

Laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi
serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung
besarnya
Penghasilan Kena Pajak harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib
menyelenggarakan
pembukuan.

Peraturan perundang-undangan di bidang Pajak
Penghasilan telah mengatur bahwa atas penghasilan berupa
dividen dengan
nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk
dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Wajib
Pajak badan
dalam negeri kepada:

1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
   dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dan
   bersifat
   final yang dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar
   atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen
   sebagaimana
   diatur dalam Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak
   Penghasilan jo.
   Peraturan
   Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009;
2. Wajib Pajak badan dalam
   negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang
   wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah
   bruto
   sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1
   Undang-Undang Pajak Penghasilan;
3. Wajib Pajak luar negeri selain
   bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar
   20% (dua puluh
   persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan sebagaimana
   diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak
   Penghasilan.

1. memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak badan
   mengenai tempat pelaporan Pajak Penghasilan yang telah
   dipotong atas
   penghasilan berupa dividen;
2. memberikan kemudahan bagi Kantor
   Pelayanan Pajak dalam melakukan pengawasan atas pemenuhan
   kewajiban
   Wajib Pajak badan dalam melakukan pemotongan, penyetoran,
   dan pelaporan
   Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa dividen.

Ruang lingkup penegasan dalam Surat Edaran ini melingkupi penegasan
atas kewajiban Wajib Pajak badan dalam melakukan pemotongan,
penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan atas
penghasilan berupa
dividen.

1. Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
   Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
   dengan
   Undang-Undang
   Nomor 36 Tahun 2008;
2. Peraturan
   Pemerintah Nomor 94
   Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena
   Pajak dan Pelunasan
   Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan;
3. Peraturan
   Pemerintah Nomor
   19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen
   yang Diterima atau
   Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri;
4. Peraturan Menteri
   Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010
   tentang Tata Cara
   Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas
   Dividen
   yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
   Negeri.

Dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
   Pajak badan harus dilampiri laporan keuangan;
2. data
   dan informasi mengenai dividen merupakan salah satu data dan informasi
   keuangan yang harus dilaporkan oleh Wajib Pajak badan dalam
   laporan
   keuangan untuk periode Tahun Pajak; dan
3. untuk memberikan kemudahan
   kepada Wajib Pajak badan dalam melakukan pemenuhan kewajiban
   perpajakan
   dan kemudahan bagi Kantor Pelayanan Pajak dalam
   melakukan pengawasan
   kepada Wajib Pajak badan,

maka dalam hal terdapat data dan
informasi keuangan mengenai pembagian dividen dalam
laporan keuangan
Wajib Pajak badan, Wajib Pajak badan wajib melakukan pemotongan dan
penyetoran Pajak Penghasilan atas dividen tersebut serta
melaporkannya
ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak
Penghasilan Wajib Pajak badan diadministrasikan.