05 Juni 2009

SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE – 59/PJ./2009

TENTANG

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN
DAN PROTOKOL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
KONFEDERASI SWISS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah
selesai
proses ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Konfederasi
Swiss mengenai Protokol Perubahan Persetujuan dan Protokol
antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss mengenai
Penghindaran Pajak Berganda yang Berhubungan dengan Pajak-Pajak atas
Penghasilan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Protokol Perubahan Persetujuan dan Protokol antara
   Pemerintah Republik
   Indonesia dan Konfederasi Swiss mengenai Penghindaran Pajak Berganda
   yang Berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan telah diratifikasi
   oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Peraturan Presiden
   Nomor 8
   Tahun 2009 tanggal 5 Maret 2009 sebagaimana terlampir dan
   telah
   diberitahukan kepada Pemerintah Konfederasi Swiss melalui jalur
   diplomatik pada tanggal 20 Maret 2009 .
2. Pemerintah Konfederasi Swiss telah meratifikasi Protokol
   Perubahan
   Persetujuan dan Protokol antara Pemerintah Republik Indonesia dan
   Konfederasi Swiss mengenai Penghindaran Pajak Berganda yang Berhubungan
   dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan yang telah diberitahukan kepada
   Pemerintah Indonesia melalui jalur diplomatik pada tanggal 10 September
   2007.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Protokol Perubahan
   Persetujuan
   dan Protokol antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss
   mengenai Penghindaran Pajak Berganda yang Berhubungan dengan
   Pajak-Pajak atas Penghasilan, maka ketentuan-ketentuan dalam Protokol
   Perubahan tersebut akan berlaku secara efektif terhadap
   penghasilan-penghasilan yang diterima atau diperoleh pada atau setelah
   tanggal 1 Januari 2010.
4. Pokok-pokok perubahan yang disepakati dalam Protokol
   Perubahan tersebut adalah :
1. Menyempurnakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) sub ayat a)
   Persetujuan
   Penghindaran Pajak Berganda RI-Swiss (P3B) mengenai pajak-pajak di
   Indonesia dengan mengacu kepada pengertian Pajak Penghasilan.
2. Mengubah ketentuan Pasal 12 ayat (2) P3B mengenai
   besarnya batasan maksimum tarif pajak atas penghasilan royalti menjadi
   maksimal 10% (semula 12,5%) yang dapat dikenakan di negara
   sumber penghasilan royalti, termasuk mengubah ketentuan Pasal 12 ayat
   (3) tentang pengertian istilah royalti sehingga tidak mencakup
   pembayaran sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan peralatan
   di bidang industri, perdagangan, atau ilmu pengetahuan.
3. Mengubah ketentuan Pasal 21 ayat (2) P3B mengenai cara
   penghindaran pajak berganda di Swiss.
4. Mengubah ketentuan Pasal 3 Protokol P3B mengenai
   pengecualian pengenaan branch profit tax untuk kontrak bagi hasil,
   kontrak karya di sektor minyak dan gas bumi atau pertambangan.
   Ketentuan P3B sebelumnya hanya mengecualikan ketentuan branch profit
   tax untuk kontrak bagi hasil, kontrak karya di sektor minyak dan gas
   bumi atau pertambangan yang ditandatangani pada atau sebelum tanggal 31
   Desember 1983 . Dengan berlakunya Protokol Perubahan ini, ketentuan P3B
   mengenai pengecualian pengenaan branch profit tax berlaku bagi seluruh
   kontrak bagi hasil, kontrak karya di sektor minyak dan gas bumi atau
   pertambangan.
5. Ketentuan yang lebih rinci mengenai Protokol Perubahan
   tersebut terdapat dalam naskah Protokol Perubahan terlampir.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan; 
3. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak.