1. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
   28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6
   Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan, setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan
   subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan
   perundang-undangan wajib mendaftarkan diri pada kantor
   Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal
   atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok
   Wajib Pajak.
2. Dalam rangka pelayanan kepada Wajib Pajak, Direktorat
   Jenderal Pajak secara proaktif mendorong masyarakat yang telah memenuhi
   syarat untuk mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP secara mudah antara
   lain melalui kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007
   tanggal 25 Januari 2007, diatur bahwa pemberian NPWP Wajib Pajak Orang
   Pribadi dapat dilakukan melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.
4. Dalam amandemen Undang-Undang Pajak Penghasilan diatur
   hal-hal sebagai berikut :
1. Bagi Orang Pribadi dalam negeri yang telah berusia 21
   (dua puluh satu) tahun dan belum memiliki NPWP yang bertolak ke luar
   negeri wajib membayar Fiskal Luar Negeri.
2. Bagi Karyawan/Pegawai yang belum memiliki NPWP dikenakan
   PPh Pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi dibandingkan tarif normal
   yang berlaku.
5. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, Kantor Pelayanan
   Pajak diminta untuk :
1. Secara aktif mensosialisasikan kebijakan substansi
   amandemen Undang-Undang Pajak Penghasilan khususnya mengenai perlakuan
   berbeda terhadap orang pribadi yang memiliki dan tidak memiliki NPWP
   baik secara langsung maupun melalui media.
2. Secara khusus menyampaikan surat pemberitahuan kewajiban
   kepemilikan NPWP kepada seluruh Pemberi Kerja/Bendahara Pemerintah di
   wilayah kerjanya (contoh surat terlampir).
3. Data yang disampaikan oleh Pemberi Kerja/Bendahara
   Pemerintah harus segera ditindaklanjuti untuk diberikan NPWP sesuai
   prosedur yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007
   tanggal 25 Januari 2007.
6. Dalam hal Pemberi Kerja/Bendahara Pemerintah belum
   melengkapi seluruh fisik fotokopi KTP/Identitas karyawan/pegawai-nya,
   penerbitan NPWP tetap dilakukan sepanjang data nomor KTP/Noppen
   karyawan/pegawai-nya dapat diperoleh.
7. Berkenaan dengan belum lengkapnya fotokopi KTP, KPP Lokasi
   tetap berkewajiban melengkapi fotokopi KTP untuk disatukan dengan
   berkas Wajib Pajak sebelum disampaikan ke KPP Domisili.
8. Pemberian NPWP dilakukan terhadap seluruh Karyawan/Pegawai
   yang sudah memenuhi syarat dan belum memiliki NPWP.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2008
Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
4. Kepala Biro Humas Departemen Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
6. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji diLingkungan Direktorat
   Jenderal Pajak.