Menimbang :

1. bahwa berdasarkan Peraturan
   Gubernur Nomor 103 Tahun 2016 telah
   diatur mengenai pemberian keringanan pokok dan penghapusan sanksi
   administrasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
   untuk tahun pajak sebelum dikelola Pemerintah Daerah;
2. bahwa masa berlaku Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud
   dalam huruf a, telah berakhir sejak tanggal 6 Maret 2017;
3. bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat yang masih
   mengajukan permohonan pemberian keringanan pokok dan penghapusan sanksi
   administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
   untuk tahun-tahun pajak sebelum dikelola oleh Pemerintah Provinsi
   Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf
   a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
   Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi
   dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Tahun Pajak Sebelum
   Pengelolaan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
   Provinsi
   Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
   Indonesia;
2. Undang-Undang
   Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
   Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
   Daerah
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan
   Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan
   Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
6. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan
   Menteri
   Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 213/PMK.07/2010
   dan Nomor 58
   Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi
   dan Bangunan
   Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
7. Peraturan
   Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
8. Peraturan
   Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
   Perdesaan dan Perkotaan;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
   tentang Pembentukan
   dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan
    Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
    Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan
    Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN POKOK DAN PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH.

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
   sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus
   Ibukota Jakarta.
4. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
   Badan
   Pajak dan Retda adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah
   Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Badan Pajak dan Retda adalah Kepala Badan Pajak dan
   Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
   selanjutnya
   disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
   dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan
   pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan
   untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Objek PBB-P2 adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang
   dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,
   kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan
   pertambangan.
8. Piutang PBB-P2 adalah jumlah piutang PBB-P2 yang masih
   harus ditagih kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
9. Keringanan PBB-P2 adalah keringanan yang diberikan terhadap
   PBB-P2 terutang untuk tahun pajak sebelum pengelolaan Pemerintah Daerah.
10. Penghapusan Sanksi Administrasi adalah menghapuskan sanksi
    administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai
    akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak
    atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam
    memenuhi kewajiban perpajakannya.

Badan Pajak dan Retda melakukan pemberian keringanan pokok dan
penghapusan sanksi administrasi melalui pejabat yang ditunjuk yaitu :

1. Kepala Bidang Pengendalian; dan
2. Kepala Bidang Teknologi Informasi.

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Piutang PBB-P2 yang telah
diberikan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 pada bank atau tempat
pembayaran yang telah ditunjuk.

Terhadap Wajib Pajak yang telah diberikan keringanan pokok dan
penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Gubernur ini,
tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban
pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal diperlukan penyesuaian sistem Badan Pajak dan Retribusi
Daerah melalui Bidang Teknologi Informasi diberikan jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH