Menimbang :

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan
   Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak
   Daerah, Gubernur karena jabatannya dapat memberikan keringanan pajak
   setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan pajak
   atau pokok pajak;
2. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap selisih penetapan
   Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang tahun pajak 2008 sampai dengan
   tahun pajak 2017, perlu diberikan keringanan dasar pengenaan Pajak
   Kendaraan Bermotor;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
   Pemberian Keringanan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk
   Pajak yang Terutang Tahun Pajak 2008 Sampai Dengan Tahun Pajak 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
   Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemerintahan
   Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
   Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
   Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
   Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 
5. Peraturan
   Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan
   Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
6. Peraturan
   Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah
   Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan
   Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
   Daerah Nomor 2 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
   Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2016 tentang
   Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
   Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016;
10. Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2016 tentang
    Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang
    Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah;

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN DASAR PENGENAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PAJAK YANG TERUTANG TAHUN PAJAK 2008 SAMPAI
DENGAN TAHUN PAJAK 2017.

Keringanan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh
persen) sehingga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terutang setelah
diberikan keringanan menjadi sama dengan besaran ketetapan Pajak
Kendaraan Bermotor yang terutang untuk periode 1 Januari 2008 sampai
dengan 29 Maret 2017.

Dalam hal setelah diberikan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terutang menjadi lebih besar, atas
kelebihan pembayaran pajaknya diproses sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah memproses pemberian keringanan
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3
melalui pejabat yang ditunjuk.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH