Menimbang :

1. bahwa untuk memberikan pembebasan seluruhnya Pajak Bumi dan
   Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai bentuk penghargaan
   atas jasa-jasa perjuangan dan pengabdian yang telah diberikan
   kepada bangsa dan negara kepada Guru dan Tenaga Kependidikan,
   Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, para veteran
   Republik Indonesia, penerima gelar pahlawan nasional, penerima
   tanda kehormatan, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden,
   mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan
   Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan
   Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Gubernur Nomor
   84 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
   Gubernur Nomor 262 Tahun 2015 perlu disempurnakan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
   Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru
   dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan
   Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis
   Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda
   Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan
   Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara
   Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai
   Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
   Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
   Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa
   dan Tanda Kehormatan;
4. Undang-Undang
   Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik
   Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
   Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
   Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang
   Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar,
   Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang
   Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran
   Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
   Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016;
9. Peraturan
   Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan
   Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran
    Republik Indonesia;
11. Peraturan
    Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
12. Peraturan
    Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
    Perdesaan dan Perkotaan;

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN KEPADA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI, VETERAN REPUBLIK INDONESIA, PERINTIS
KEMERDEKAAN, PENERIMA GELAR PAHLAWAN NASIONAL, PENERIMA TANDA
KEHORMATAN MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN GUBERNUR
DAN MANTAN WAKIL GUBERNUR, PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL.

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
   sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus
   Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah
   Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
   Badan Pajak dan Retda adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah
   Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Badan Pajak dan Retda adalah Kepala Badan Pajak dan
   Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya
   disebut UPPRD adalah Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
   Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
8. Kepala UPPRD adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak dan
   Retribusi Daerah Badan Pajak dan Retda yang berada di wilayah
   Kecamatan.
9. Guru dan Tenaga Kependidikan adalah guru dan tenaga
   kependidikan tetap/penuh waktu pada satuan pendidikan usia
   dini, dasar dan menengah umum, kejuruan dan/atau keagamaan baik yang
   berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil.
10. Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi adalah Dosen
    dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi tetap/penuh waktu
    baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri
    Sipil.
11. Perintis Kemerdekaan adalah perintis kemerdekaan yang
    ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia.
12. Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Veteran
    adalah para veteran Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
    peraturan perundang-undangan.
13. Legiun Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya
    disingkat LVRI adalah organisasi para pejuang kemerdekaan
    Republik Indonesia.
14. Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga
    negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan
    penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan
    Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi
    membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan
    tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar
    biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik
    Indonesia.
15. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan
    Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah atau
    organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap
    bangsa dan negara.
16. Bintang adalah tanda kehormatan tertinggi berbentuk bintang.
17. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI
    adalah alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan
    tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
18. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
    disebut Polri adalah alat negara di bidang pemeliharaan
    keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,
    pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
    terpeliharanya keamanan dalam negeri.
19. Purnawirawan adalah purnawirawan TNI/Polri.
20. Pensiunan adalah pensiunan Pengawai Negeri Sipil tidak
    termasuk pensiunan BUMN.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
    selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau
    bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang
    pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan,
    kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
    usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
22. Objek PBB-P2 adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang
    dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
    atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan
    sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
23. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
    SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
    melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan sektor
    perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya
    disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
    memberitahukan besar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
    yang terutang kepada Wajib Pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
    SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
    jumlah pokok pajak yang terutang beserta sanksi administrasi.

Pembebasan seluruhnya sebesar 100% (seratus persen) atas PBB-P2 yang
terutang dapat diberikan kepada wajib pajak :

1. orang pribadi yang berprofesi sebagai Guru dan Tenaga
   Kependidikan dan/atau Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan
   Tinggi, termasuk pensiunannya;
2. orang pribadi yang merupakan Veteran dan Perintis
   Kemerdekaan;
3. orang pribadi penerima gelar Pahlawan Nasional;
4. orang pribadi penerima Tanda Kehormatan berupa Bintang dari
   Presiden Republik Indonesia;
5. orang pribadi mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden,
   mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur;
6. orang pribadi Purnawirawan; dan/atau
7. orang pribadi Pensiunan.

Penelitian administrasi dan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dan Pasal 5 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterimanya permohonan yang dinyatakan telah lengkap.

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

1. permohonan pembebasan PBB-P2 untuk Veteran Pejuang
   Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Veteran Perdamaian,
   Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden dan
   Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil
   Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI serta Pensiunan Pegawai
   Negeri Sipil atau Janda/Dudanya, yang telah diberikan Keputusan
   Pembebasan Sebagian PBB-P2 berdasarkan Peraturan Gubernur
   Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pembebasan Sebagian Pajak Bumi dan
   Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan,
   Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang
   Gerilya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan
   Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI, serta
   Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Dudanya sebagaimana
   telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2015
   yang telah diterbitkan Keputusan Pembebasan PBB-P2 dan belum dibayar
   PBB-P2 dinyatakan dibatalkan dan wajib pajak dapat mengajukan
   kembali permohonan pembebasan PBB-P2 berdasarkan Peraturan
   Gubernur ini; dan
2. permohonan pembebasan PBB-P2 untuk Veteran Pejuang
   Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Veteran Perdamaian,
   Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden dan
   Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil
   Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI serta Pensiunan Pegawai
   Negeri Sipil atau Janda/Dudanya sebelum diberlakukannya Peraturan
   Gubernur ini yang telah diberikan Keputusan Pembebasan
   Sebagian PBB-P2 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 84
   Tahun 2013 tentang Pembebasan Sebagian Pajak Bumi dan Bangunan
   Perdesaan dan Perkotaan Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan,
   Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang
   Gerilya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan
   Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur Purnawirawan TNI/POLRI,
   serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Dudanya sebagaimana
   telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2015
   yang telah diterbitkan Keputusan Pembebasan PBB-P2 dan telah
   dibayar PBB-P2, tidak dapat mengajukan restitusi atau kompensasi atas
   kelebihan pembayaran PBB-P2.

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku :

1. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pembebasan
   Sebagian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
   Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela
   Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan
   Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan
   Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI, serta Pensiunan Pegawai Negeri
   Sipil atau Janda/Dudanya; dan
2. Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2015 tentang Perubahan
   Atas Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pembebasan
   Sebagian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
   Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela
   Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan
   Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil
   Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI, serta Pensiunan Pegawai
   Negeri Sipil atau Janda/Dudanya,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH