02 Desember 2008

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 67 /PJ/2008

TENTANG

PEMANFAATAN DATA ATAU KETERANGAN YANG BERKAITAN DENGAN SPT
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN YANG DISAMPAIKAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN BESERTA KETENTUAN PELAKSANAANNYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan
pelaksanaan Sunset
Policy berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang ketentuan pelaksanaannya
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008,
Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2008,
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008
tanggal 27 Juni 2008 serta
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008
tanggal 27 Juni
2008 maka untuk memberi kepastian hukum terhadap Wajib Pajak yang telah
menyampaikan atau membetulkan SPT Tahunan dalam rangka Sunset Policy
dengan ini perlu diberikan penegasan mengenai prosedur usulan
pemeriksanaan terhadap SPT Wajib Pajak yang disampaikan dalam rangka
Sunset Policy sebagai berikut :

Apabila
Kantor
Pelayanan Pajak memperoleh data atau keterangan (bukan dari hasil
analisis), data atau keterangan tersebut terlebih dahulu
ditindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan persuasif melalui kegiatan
konseling, Adapun prosedur pemanfaatan data atau keterangan tersebut
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Account Representative melakukan penelitian terhadap data
   atau
   keterangan tersebut untuk menyakini bahwa data atau keterangan tersebut
   belum tercakup dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy.
   Penelitian dilakukan dengan mempelajari berkas Wajib Pajak dan
   membandingkan data atau keterangan tersebut dengan SPT Tahunan PPh
   dalam rangka Sunset Policy.
2. Dalam hal berdasarkan penelitian diyakini bahwa data atau
   keterangan tersebut telah tercakup dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka
   Sunset Policy, maka Account Representative dapat langsung mengusulkan
   agar kasusu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan konseling atau
   pemeriksaan.
3. Dalam hal berdasarkan penelitian diyakini bahwa data atau
   keterangan tersebut belum tercakup dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka
   Sunset Policy, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Account Representative mengirimkan Surat
   Himbauan/Klarifikasi
   kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat indikasi bahwa SPT Tahunan PPh
   dalam rangka Sunset Policy tidak benar. Contoh Surat
   Himbauan/Klarifikasi terdapat dalam Lampiran 1 Surat Edaran Direktur
   Jenderal Pajak ini.
2. Terhadap Wajib Pajak yang melakukan klarifikasi, Account
   Representative melaksanakan konseling dengan tata cara sebagaimana
   diatur dalam  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomro 170/PJ/2007
   tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai
   Tindak Lanjut Surat Himbauan, dengan ketentuan sebagai berikut :

   1)	Dalam melaksanakan konseling Account Representative didampingi oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi atau Kepala Kantor sesuai dengan materialitas data atau keterangan.
   2)	Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan sanggahan atau klarifikasi dan sanggahan tersebut didukung oleh bukti-bukti kuat yang menunjukkan data atau keterangan sudah termasuk dalam SPT Tahunan PPh, maka Account Representative dapat langsung mengusulkan agar kasus tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.
   3)	Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan sanggahan atau klarifikasi dan sanggahan tersebut tanpa didukung oleh bukti-bukti kuat sehingga tidak dapat diyakini bahwa data tersebut sudah tercakup dalam SPT Tahunan PPh dan Wajib Pajak bersedia membetulkan atau mengungkapkan ketidakbenaran SPT, maka Acccount Representative mengawasi pelaksanaan pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran SPT.
   4)	Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan klarifikasi namun menyampaikan pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran SPT, maka Account Representative mengawasi pelaksanaan pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran SPT.
   5)	Dalam hal Wajib Pajak bersedia membetulkan atau mengungkapkan ketidakbenaran SPT namun sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan konseling berakhir ternyata Wajib Pajak tidak membetulkan atau mengungkapkan ketidakbenaran SPT, maka Account Representative mengusulkan pemeriksaan khusus.
   6)	Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan sanggahan atau klarifikasi dan sanggahan tersebut tanpa didukung oleh bukti-bukti kuat sehingga tidak dapat diyakini bahwa data tersebut sudah tercakup dalam SPT Tahunan PPh dan Wajib Pajak tidak bersedia membetulkan atau mengungkapkan ketidakbenaran SPT, maka Acccount Representative mengusulkan pemeriksaan khusus.

3. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan atau mengungkapkan
   ketidakbenaran SPT tidak sesuai dengan Surat Himbauan/Klarifikasi atau
   hasil klarifikasi dengan Account Representative, terhadap Wajib Pajak
   yang bersangkutan dilakukan Himbauan/Klarifikasi berikutnya (ulang).
4. Dalam hal Wajib Pajak tidak merespon Surat
   Himbauan/Klarifikasi, maka Account Representative mengusulkan
   pemeriksaan khusus.