Dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan tetapi
   belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dihimbau
   untuk segera membetulkan SPT Tahunan dan menghitung kembali angsuran
   bulanan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25-nya.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan penjualan barang
   secara grosir maupun eceran dan/atau penyerahan jasa melalui satu atau
   lebih tempat usaha, dihimbau untuk menghitung kembali besarnya
   peredaran usaha setiap bulan dan melunasi angsuran PPh Pasal 25 sebesar
   0,75% dari peredaran usaha setiap bulan untuk masing-masing tempat
   usaha.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih harus melunasi
   kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2 di atas, dapat
   menyetorkannya ke Kantor Pos atau Bank Persepsi.
4. Untuk mewujudkan transparansi pembayaran pajak sesuai
   ketentuan yang berlaku dan berpedoman pada sistem self assessment,
   pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilarang meminta Wajib Pajak
   melakukan pembayaran di muka atas kekurangan pembayaran PPh akhir tahun
   pajak (PPh Pasal 29).
5. Apabila terdapat pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang
   meminta Wajib Pajak melakukan pelunasan pembayaran PPh sebagaimana
   dimaksud butir 4, dapat melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah
   Direktorat Jenderal Pajak setempat atau melalui Kring Pajak 500200.