1. Terkait dengan penerimaan pembayaran pajak, Direktur
   Jenderal Perbendaharaan telah memerintahkan  sebagai berikut :
1. Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi membuka
   penuh
   loket penerimaan setoran sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat mulai
   tanggal 21 Desember sampai dengan 30 Desember 2009, kecuali untuk
   penerimaan PBB/BPHTB sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat;
2. Khusus untuk tanggal 31 Desember 2009, loket penerimaan
   setoran
   dibuka sampai dengan pukul 15.00, waktu setempat kecuali untuk
   penerimaan PBB/BPHTB sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat;
3. bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi
   melimpahkan
   penerimaan negara (kecuali PBB/BPHTB) setiap hari kerja mulai tanggal
   21 Desember sampai dengan 31 Desember 2009 paling lambat pukul 16.30
   waktu setempat;
4. Bank/Pos Persepsi melimpahkan penerimaan PBB/BPHTB ke BO
   III
   PBB/BPHTB setiap hari kerja mulai tanggal 21 Desember sampai dengan 30
   Desember 2009 paling lambat pukul 15.00 waktu setempat, sedangkan
   tanggal 31 Desember 2009 paling lambat pukul 14.00 waktu setempat.
2. Untuk pelayanan kepada Wajib Pajak dan upaya pengamanan
   penerimaan, agar para Kepala Kantor :
1. berkoordinasi dengan Bank/Pos Persepsi mengenai hal
   tersebut pada butir 1 di atas.
2. mengingatkan kepada
   para Wajib
   pajak bahwa bank/pos persepsi buka untuk menerima pembayaran sampai
   dengan pukul 15.00 waktu setempat mulai tanggal 21 Desember 2009 sampai
   dengan 31 Desember 2009, kecuali untuk penerimaan PBB dan BPHTB pada
   tanggal 21 Desember 2009 sampai dengan 30 Desember 2009 buka sampai
   dengan pukul 14.00 waktu setempat dan pada tanggal 31 Desember 2009
   sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat.
3. Sehubungan dengan Surat
   Direktur
   Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7777/PB/2009 tanggal 2 Desember 2009
   hal Monitoring dan Evaluasi Pelaksaan Penerimaan di Akhir Tahun serta
   menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2009
   tanggal 4 November 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan
   Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran, dengan ini diminta kepada
   Kepala Kantor Wilayah DJP untuk melakukan koordinasi dengan Kantor
   Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melaksanakan
   monitoring dan evaluasi  di seluruh Bank Persepsi/Devisa
   Persepsi/Pos Persepsi mitra kerja KPPN pada akhir tahun anggaran.
   Apabila diperlukan, Kepala Kantor Wilayah DJP dapat membentuk Tim
   bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
4. Penentuan tanggal jatuh
   tempo
   pelaporan pajak, berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   184/PMK.03/2007
   tanggal 28 Desember 2007 tentang Penentuan Tanggal
   Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat
   Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan
   Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2009
Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 060044911

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan tenaga Pengkaji dilingkungan KPDJP;
3. Kepala PPDDP