1. Terhadap pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
   Bangunan
   (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari pengalihan
   harta berupa tanah dan atau bangunan dalam hal transaksi jual-beli dan
   lelang, Wajib Pajak wajib mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
   dalam formulir Surat Setoran BPHTB (SSB) ataupun Surat Setoran Pajak
   (SSP);
2. Batasan NJOP dan NPOP yang dikecualikan dari kewajiban
   pencantuman NPWP dalam SSB oleh Wajib Pajak Orang pribadi adalah
   sebesar kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Batasan PPh terutang yang dikecualikan dari kewajiban
   pencantuman
   NPWP dalam SSP oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk pembayaran PPh atas
   pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah sebesar kurang dari
   Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Berkenaan dengan hal diatas, diminta agar Saudara melakukan
   sosialisasi secara intensif kepada pihak-pihak yang terkait dengan
   pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak dimaksud, antara lain
   kepada Masyarakat Wajib Pajak, Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional,
   Bank Persepsi, Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya;
5. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Direktur
   Jenderal Pajak Nomor 35/PJ/2008
   ini, agar Saudara memberikan pelayanan
   pendaftaran NPWP kepada Wajib Pajak sebaik-baiknya dengan memperhatikan
   jangka waktu penyelesaian.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 September 2008
Direktur Jenderal

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat
   Jenderal;
2. Para Direktur dan
   Tenaga Pengkaji dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
3. Para Kepala Kanwil DJP
   di seluruh Indonesia.