Follow Us :

TAX REGULATIONS

Peraturan Dirjen Pajak
No. PER - 22/PJ/2009

PELAKSANAAN PEMBERIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA PEMBERI KERJA YANG BERUSAHA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU

 

PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 22/PJ/2009

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA PEMBERI KERJA YANG BERUSAHA
PADA KATEGORI USAHA TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka
melaksanakan
ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009
tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas
Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak
Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja
Pada Pemberi Kerja yang Berusaha Pada Kategori Usaha Tertentu;

Mengingat :

  1. Undang-Undang
    Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
    Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
    49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
    telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
    28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
    Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
    4740); 
  2. Undang-Undang
    Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
    beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
    36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
    Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
    4893);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009
    tentang Pajak
    Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan
    Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA PEMBERI KERJA YANG
BERUSAHA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU.

Pasal 1

(1) Pajak
Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diberikan kepada pekerja
yang bekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha
tertentu, dengan jumlah penghasilan bruto diatas Penghasilan Tidak Kena
Pajak dan tidak lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam
satu bulan.
(2) Kategori
usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

  1. kategori usaha pertanian termasuk perkebunan dan
    peternakan, perburuan, dan kehutanan;
  2. kategori usaha perikanan; dan
  3. kategori usaha industri pengolahan.

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009
tentang Pajak
Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan
Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu

Pasal 2

(1) Pajak
Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah wajib dibayarkan secara
tunai pada saat pembayaran penghasilan oleh pemberi kerja kepada
pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebesar Pajak
Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan pekerja.
(2) Dalam
hal pelaksanaan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan pemberi kerja :

  1. memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21
    kepada pekerja; atau
  2. menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang
    atas penghasilan pekerja.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditunjang atau ditanggung tersebut
tetap harus diberikan kepada pekerja yang mendapat Pajak Penghasilan
Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.

(3) Contoh
penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 3

(1) Pemberi
kerja wajib menyampaikan realisasi pembayaran Pajak Penghasilan Pasal
21 Ditanggung Pemerintah kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan
menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(2) Atas
Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) wajib dibuatkan Surat Setoran Pajak yang
dibubuhi cap atau tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK
NOMOR 43/PMK.03/2009”
oleh pemberi kerja.
(3) Formulir
dan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21
pada Masa Pajak yang sama.
Pasal 4

(1) Pemberi
kerja wajib memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
Ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Pajak
Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dapat dikreditkan dengan
Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan yang
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2009.
Pasal 5

Dalam hal ditemukan ketidakbenaran atas Pajak Penghasilan Pasal 21
Ditanggung Pemerintah yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Penghasilan Pasal 21, atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung
Pemerintah tersebut ditagih kembali kepada pemberi kerja sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah berlaku untuk Pajak
Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk Masa Pajak Februari 2009
sampai dengan Masa Pajak November 2009 dan dilaporkan paling lama
tanggal 20 Desember 2009.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2009
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

error: Content is protected