27 Agustus 2009

SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE – 80/PJ/2009

TENTANG

PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN
DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITERIMA ATAU
DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN PENGALIHAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan
banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan Pajak Penghasilan yang
bersifat final (PPh Final) atas penghasilan dari pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha
pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (WP real
estat), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembayaran PPh Final atas pengalihan hak atas tanah
   dan/atau bangunan oleh WP real estat dilakukan :
1. paling lama 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya
   pembayaran, dalam hal pembayaran atas pengalihan hak atas tanah
   dan/atau bangunan dilakukan dengan cara angsuran;
2. sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau
   risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
   ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal jumlah seluruh
   pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a kurang dari jumlah bruto
   nilai pengalihan hak.
2. Nilai pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam butir 1
   huruf b adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta
   Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan
   yang bersangkutan pada saat ditandatangani akta, keputusan, perjanjian,
   kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau
   bangunan oleh pejabat yang berwenang.
3. Dalam hal pembayaran atau angsuran atas pengalihan hak atas
   tanah dan/atau bangunan dilakukan sebelum 1 Januari 2009 dan penjualan
   atas pengalihan tersebut belum diakui sebagai penghasilan Wajib Pajak
   yang melakukan pengalihan tersebut sampai dengan 31 Desember 2008 maka
   PPh Final atas pembayaran atau angsuran tersebut harus dibayar sebelum
   akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas
   pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat
   yang berwenang.
4. Dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
   dilakukan di cabang maka pembayaran PPh dan penyampaian SPT Masa PPh
   Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah
   dan/atau bangunan tersebut dapat dilakukan oleh cabang. Namun seluruh
   pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau
   bangunan yang dilakukan dicabang harus dikonsolidasi oleh pusat dan
   dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.
5. Dalam hal terdapat dua atau lebih Wajib Pajak bekerja sama
   membentuk Kerja Sama Operasi (KSO)/Joint Operation (JO) melakukan
   pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan maka PPh Final atas
   pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dibayar oleh masing-masing
   anggota KSO sesuai dengan bagian penghasilan yang diterima
   masing-masing anggota KSO.
6. Dalam hal PPh Final sebagaimana dimaksud dalam butir 5
   telah dibayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama
   KSO atau salah satu anggota KSO maka SSP tersebut dipindahbukukan ke
   masing-masing anggota KSO sesuai dengan bagian penghasilan yang
   diterima masing-masing anggota KSO.
7. Atas pelaksanaan aturan peralihan Pasal II Peraturan Pemerintah
   Nomor 71 Tahun 2008 sebagaimana diatur dalam Peraturan
   Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2009
   tentang Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah
   Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
   Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas
   Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditegaskan
   hal-hal sebagai berikut :
1. Surat Keterangan Bebas (SKB) pembayaran Pajak Penghasilan
   yang bersifat final dapat diterbitkan kepada Wajib Pajak Badan yang
   usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau
   bangunan (WP Badan real estat) apabila memenuhi persyaratan sebagai
   berikut :

   1)	pengalihan hak (penjualan) atas tanah dan/atau bangunan dilakukan sebelum tanggal 1 Januari 2009;
   2)	penghasilan atas pengalihan hak tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang bersangkutan dan Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi;
   3)	permohonan diajukan oleh WP Badan real estat yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan disertai lampiran berupa daftar tanah dan/atau bangunan sesuai format yang ditetapkan yang diisi dengan lengkap meliputi nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli tanah dan/atau bangunan.

2. Sehubungan dengan nama dan NPWP pembeli yang tercantum
   dalam SKB sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditegaskan bahwa :

   1)	NPWP pembeli wajib dicantumkan dalam permohonan SKB, kecuali berdasarkan ketentuan perpajakan pembeli tersebut tidak wajib memiliki NPWP;
   2)	nama pembeli yang tercantum dalam permohonan SKB adalah pembeli yang tercantum dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB);
   3)	dalam hal terjadi perubahan PPJB sehingga WP Badan real estat menerima atau memperoleh penghasilan dari perubahan PPJB tersebut, maka SKB hanya dapat diterbitkan apabila WP Badan real estat dapat membuktikan bahwa penghasilan dari perubahan PPJB tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang bersangkutan dan Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi.

Demikian untuk menjadi
perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Agustus 2009
Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 060044911

tembusan :