Sehubungan dengan hasil evaluasi atas penggunaan dana stimulus Pajak
Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah oleh pemberi kerja yang
berusaha pada kategori usaha tertentu dan banyaknya pertanyaan mengenai
kriteria pekerja yang memperoleh PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009
tentang
Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan
Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009,
dengan ini disampaikan
hal hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009
   tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas
   Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu sebagaimana telah
   diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009,
   diatur
   antara lain:
1. Pasal 2, Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
   diberikan kepada pekerja yang bekerja pada pemberi kerja yang berusaha
   pada kategori usaha tertentu, dengan jumlah penghasilan bruto di atas
   Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima
   juta rupiah) dalam satu bulan.
2. Pasal 2A ayat (1), Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung
   Pemerintah diberikan kepada pekeria yang memenuhi persyaratan
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Masa Pajak Juni 2009,
   sedangkan mulai Masa Pajak Juli 2009 hanya diberikan kepada pekerja
   yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan telah
   memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Pasal 3, Kategori usaha tertentu sebagaimana dimaksud
   dalam Pasal 2 adalah:

   1)	kategori usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, dan kehutanan;
   2)	kategori usaha perikanan; dan
   3)	kategori usaha industri pengolahan,
   yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

2. Termasuk dalam pengertian pekerja sebagaimana dimaksud
   dalam butir 1 huruf a, adalah:
1. pekerja di cabang perusahaan yang kantor pusatnya
   memenuhi kategori usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam butir 1
   huruf c.
2. pekerja pada perusahaan penyedia tenaga kerja
   (outsourcing)
   yang ditempatkan pada perusahaan pemberi kerja yang berusaha pada
   kategori usaha tertentu sebagaimana dimaksud daiam butir 1 huruf c; dan
3. pekerja pada pemberi kerja yang melakukan pekerjaan
   pengolahan
   barang berdasarkan pesanan (maklon) yang pekerjaan pengolahannya
   memenuhi kategori usaha industri pengolahan sebagaimana di maksud dalam
   butir 1 huruf c angka 3).
3. Pekerja sebagaimana dimaksud dalam butir 2 memperoleh Pajak
   Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah melalui:
1. cabang perusahaan untuk pekerja sebagaimana dimaksud
   dalam butir 2 huruf a;
2. perusahaan penyedia tenaga kerja (outsourcing) untuk
   pekerja sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf b; dan
3. pemberi kerja untuk pekerja sebagaimana dimaksud dalam
   butir 2 huruf c.
4. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diberikan
   kepada
   pekerja sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf b dengan cara
   perusahaan penyedia tenaga kerja menyampaikan surat pemberitahuan
   sesuai
   lampiran I Surat Edaran ini ke Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan
   penyedia tenaga kerja terdaftar dengan melampirkan surat pernyataan
   dari perusahaan tempat tenaga kerja tersebut ditempatkan sesuai
   lampiran 2 Surat Edaran ini.
5. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diberikan
   kepada
   pekerja sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf c dengan cara pemberi
   kerja menyampaikan surat pernyataan mengenai pekerjaan pengolahan
   barang berdasarkan pesanan sesuai lampiran 3 Surat Edaran ini kepada
   Kantor Pelayanan Pajak tempat pemberi kerja terdaftar.
6. Surat pemberitahuan dan surat pernyataan sebagaimana
   dimaksud
   dalam butir 4 dan butir 5 disampaikan bersamaan dengan penyampaian
   Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 saat
   pelaksanaan
   pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.
7. Kantor cabang, perusahaan penyedia tenaga kerja, dan
   pemberi kerja
   sebagaimana dimaksud dalam butir 3 dapat melaksanakan pemberian Pajak
   Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah mulai Masa Pajak Februari
   2009 melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan
   Pasal 21.
8. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan
   Pajak adalah:
1. Kantor Pelayanan Pajak tempat kantor cabang terdaftar
   melakukan
   penelitian atas kebenaran kategori usaha kantor pusat dari kantor
   cabang tersebut melalui database Direktorat Jenderal Pajak;
2. Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan penyedia tenaga
   kerja
   terdaftar menyampaikan konfirmasi kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat
   rekanan perusahaan penyedia tenaga kerja terdaftar mengenai surat
   pernyataan berusaha pada kategori usaha tertentu dan pegawai yang
   ditempatkan yang telah disampaikan rekanan perusahaan penyedia tenaga
   kerja;
3. Kantor Pelayanan Pajak tempat pemberi kerja sebagaimana
   dimaksud
   dalam butir 3 huruf c terdaftar melakukan penelitian atas kebenaran
   kegiatan pengolahan barang berdasarkan pesanan (maklon) dengan format
   hasil penelitian sebagaimana Lampiran 4 Surat Edaran ini. 
9. Pelaksanaan pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung
   Pemerintah kepada pekerja sebagaimana dimaksud dalam butir 2, termasuk
   dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21
   kepada pekerja atau menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang
   atas penghasilan pekeria, dilaksanakan sesuai Peraturan Direktur
   Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2009
   tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak
   Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja
   Pada Pemberi Kerja Yang Berusaha Pada Kategori Usaha Tertentu
   sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
   PER-26/PJ/2009.
10. Para Kepala Kantor diminta melakukan sosialisasi kepada
    serikat
    pekerja, dinas tenaga kerja, maupun asosiasi perusahaan terkait dan
    para Kepala Kantor Wilayah diminta untuk mengawasi pelaksanaan
    pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah tersebut.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Juli 2009
Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
4. Kepala Biro Humas Departemen Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak,
6. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat
   Jenderal Pajak.