Peraturan Menteri Keuangan
No. 99/PMK.05/2008

July 7, 2008

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

 

PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99/PMK.05/2008

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang    :    

  1. bahwa dalam rangka meningkatkan peran koperasi, usaha
    mikro,
    kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam pengembangan usahanya,
    Pemerintah memberikan stimulan dalam bentuk Dana Bergulir untuk bantuan
    perkuatan modal
    usaha;          
     
  2. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang
    Nomor 17
    Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
    tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan mempunyai kewenangan
    untuk menetapkan pedoman pengelolaan Dana Bergulir yang dilaksanakan
    oleh Kementerian
    Negara/Lembaga;          
     
  3. bahwa Dana Bergulir yang dikelola oleh Kementerian
    Negara/Lembaga
    perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan
    ketentuan pengelolaan keuangan
    negara;          
     
  4. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
    huruf
    b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
    pedoman pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian
    Negara/Lembaga;          
     

Mengingat    :    

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
    (Lembaran
    Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran
    Negara Republik Indonesia Nomor
    3502);          
     
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha
    Kecil
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
    3611);          
     
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
    Negara
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
    4286);          
     
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
    Perbendaharaan
    Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
    4355);          
     
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
    Pemeriksaan
    Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor
    4400);          
     
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
    Rencana
    Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
    74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
    4405);          
     
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
    Rencana
    Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor
    4406);          
     
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
    Pengelolaan
    Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
    2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
    4502);          
     
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
    Standar
    Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
    Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
    4503);          
     
  10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
    Pedoman
    Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan
    Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara
    Republik
    Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor
    4418);          
     
  11. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun
    2005;          
     
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
    134/PMK.06/2005 tentang
    Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
    Negara;          
     

Memperhatikan    
:    

  1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan
    Usaha
    Menengah;          
     
  2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan
    Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil
    dan
    Menengah;          
     
MEMUTUSKAN :

             
 
Menetapkan    :  
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PADA KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA.              
 

BAB I
KETENTUAN UMUM
           
 
Pasal 1

              
 
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud
dengan:              
 

  1. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh
    Kementerian
    Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan
    modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha
    lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian
    Negara/Lembaga.          
     
  2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau
    perorangan
    Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hasil penjualan secara
    individu paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) per
    tahun.          
     
  3. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala
    kecil
    dan memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak
    Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan
    bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling
    banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), milik WNI, berdiri sendiri
    bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
    dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan
    usaha menengah atau usaha
    besar.          
     
  4. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang memiliki hasil
    penjualan tahunan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar
    rupiah), milik WNI, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan
    atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik
    langsung maupun tidak langsung dengan usaha
    besar.          
     
  5. Usaha Lainnya adalah usaha yang tidak termasuk dalam
    koperasi,
    usaha mikro, kecil, dan menengah, dikategorikan sebagai penerima Dana
    Bergulir karena kegiatan/bidang usaha tersebut tidak diminati untuk
    didanai oleh
    perbankan.          
     
  6. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU adalah
    instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan
    pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
    dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
    kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
    produktivitas.          
     
  7. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian
    dari
    suatu organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu
    atau beberapa kegiatan dari satu
    program.          
     
  8. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA
    adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi
    program, kegiatan target kinerja, dan anggaran suatu
    BLU.          
     
  9. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable
    value)
    adalah jumlah kas yang dikuasai dan/atau dimiliki Satker pengelola Dana
    Bergulir ditambah jumlah yang diharapkan dapat
    ditagih.          
     
  10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya
    disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
    disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya mulai
    tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun
    berkenaan.          
     
  11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya
    disingkat
    DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh
    Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh
    Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
    Negara.          
     
  12. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas
    untuk
    melaksanakan fungsi bendahara umum
    negara.          
     
  13. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Rekening
    KUN
    adalah rekening tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh
    Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
    penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank
    Sentral.          
     
  14. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah
    pejabat
    yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada
    Kementerian Negara/Lembaga yang
    bersangkutan.          
     
  15. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA
    adalah
    pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk
    menggunakan anggaran yang dikuasakan
    kepadanya.          
     
Bagian Kesatu
Tujuan
          
 
Pasal 2

Dana Bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna
pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya
dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan
ekonomi
nasional.              
 

Bagian Kedua
Karakteristik Dana Bergulir

Pasal 3

(1) Suatu
dana dikategorikan sebagai Dana Bergulir jika memenuhi karakteristik
sebagai
berikut:          
 

  1. merupakan bagian dari keuangan
    negara;      
     
  2. dicantumkan dalam APBN dan/atau laporan
    keuangan;      
     
  3. dimiliki, dikuasai, dan/atau dikendalikan oleh
    PA/KPA;      
     
  4. disalurkan/dipinjamkan
    kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau
    tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok
    masyarakat (revolving
    fund);      
     
  5. ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha
    mikro,
    kecil, menengah dan usaha lainnya;
    dan      
     
  6. dapat ditarik kembali pada suatu
    saat.      
     
(2) Keuangan
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta
segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan
milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
negara.   
(3) Dicantumkan
dalam APBN dan/atau laporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b mempunyai pengertian bahwa dana bergulir
dimasukkan ke dalam siklus APBN yaitu dalam APBN/APBN Perubahan
dan/atau Laporan Keuangan
PA/KPA.    
(4) Dimiliki,
dikuasai, dan/atau dikendalikan oleh PA/KPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai pengertian bahwa PA/KPA
mempunyai hak kepemilikan Dana Bergulir, penguasaan Dana Bergulir,
dan/atau kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan
atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan Dana
Bergulir.  
(5) Ditagih
kembali dengan atau tanpa nilai tambah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d mempunyai pengertian bahwa PA/KPA/pihak ketiga
yang diberi kewenangan oleh PA/KPA dapat menarik/menagih Dana Bergulir
dengan mengenakan bunga/bagi hasil selain pokok Dana Bergulir kepada
penerima Dana Bergulir, atau PA/KPA/pihak ketiga yang diberi kewenangan
oleh PA/KPA dapat menarik/menagih Dana Bergulir dengan tidak mengenakan
bunga/bagi hasil dengan tujuan tertentu yang ditetapkan oleh
Kementerian
Negara/Lembaga.        
(6) Perkuatan
modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai
pengertian bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan
operasional/bisnis penerima Dana
Bergulir.    
(7) Dapat
ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
mempunyai pengertian bahwa dana tersebut dapat ditarik secara fisik
oleh PA/KPA/pihak ketiga yang diberi kewenangan oleh PA/KPA dari
penerima Dana Bergulir untuk digulirkan kembali.  

       
 

BAB II
PENGELOLA DANA BERGULIR

Pasal 4

Pengelola Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga dilakukan oleh
Satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU (Satker
BLU).              
 

Pasal 5

Penetapan Satker untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU dilakukan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Pengelolaan
Keuangan
BLU.              
 

BAB III
PENYALURAN DANA BERGULIR

Pasal 6

(1) PA/KPA/pimpinan
Satker BLU dapat menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana
Bergulir dengan atau tanpa lembaga perantara.
(2) Lembaga
perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga
keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank. 
(3) Lembaga
perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi
sebagai penyalur dana (channeling) atau pelaksana pengguliran dana
(executing).     
(4) Lembaga
perantara berfungsi sebagai penyalur dana (channeling) dalam
hal lembaga tersebut hanya menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima
Dana Bergulir dan tidak bertanggungjawab menetapkan penerima Dana
Bergulir.  
(5) Lembaga
perantara berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana
(executing) dalam hal lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab
menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan
menagih kembali Dana Bergulir, serta menanggung risiko terhadap
ketidaktertagihan Dana Bergulir.   

         
 

Pasal 7

(1) Dalam
hal penyaluran Dana Bergulir menggunakan lembaga perantara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PA/KPA/pimpinan Satker BLU dan
lembaga perantara harus melakukan perikatan.
(2) Perikatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk
surat perjanjian atau dokumen lainnya yang berisikan hak dan kewajiban
kedua belah pihak.  

          
 

BAB IV
PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 8

(1) penerima
Dana Bergulir terdiri
dari:          
 

  1. Koperasi;      
     
  2. Usaha
    Mikro;      
     
  3. Usaha
    Kecil;      
     
  4. Usaha Menengah;
    dan/atau      
     
  5. Usaha
    Lainnya.      
     
(2) Ketentuan
mengenai kriteria penerima Dana Bergulir diatur lebih lanjut oleh
Kementerian Negara/Lembaga.

             
 

Pasal 9

(1) Penerima
Dana Bergulir yang disalurkan tanpa melalui lembaga perantara
ditetapkan oleh PA/KPA/pimpinan Satker BLU. 
(2) Penerima
Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang
berfungsi sebagai penyalur dana (channeling), ditetapkan oleh
PA/KPA/pimpinan Satker BLU.    
(3) Penerima
Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang
berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (executing), ditetapkan
oleh pimpinan lembaga perantara dengan berpedoman pada perikatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 

            
 

Pasal 10

(1) Dalam
rangka penyaluran Dana Bergulir, penerima Dana Bergulir yang
telah ditetapkan oleh PA/ KPA/ pimpinan Satker BLU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), menandatangani perikatan dengan
PA/KPA/ pimpinan Satker BLU.   
(2) Dalam
rangka penyaluran Dana Bergulir, penerima Dana Bergulir yang
telah ditetapkan oleh lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (3), menandatangani perikatan dengan pimpinan lembaga
perantara serta diketahui oleh PA/KPA/pimpinan Satker BLU.
(3) Perikatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dibuat dalam bentuk
surat perjanjian atau dokumen lainnya.  
(4) Perikatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang
mencantumkan:          
 

  1. nama dan alamat penerima Dana
    Bergulir;      
     
  2. nama bank dan nomor rekening penerima Dana
    Bergulir;      
     
  3. jumlah Dana Bergulir yang
    diberikan;      
     
  4. tujuan penggunaan Dana
    Bergulir;      
     
  5. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
    dan      
     
  6. jangka waktu
    perikatan.      
     

 

BAB IV
SUMBER DAN ALOKASI DANA BERGULIR

Bagian Kesatu
Sumber Dana Bergulir

Pasal 11

Dana Bergulir dapat bersumber
dari:              
 

  1. rupiah
    murni;          
     
  2. hibah;          
     
  3. penarikan kembali pokok Dana
    Bergulir;          
     
  4. pendapatan dari Dana
    Bergulir;          
     
  5. saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBN;
    dan/atau          
     
  6. sumber
    lainnya.          
     
Bagian Kedua
Alokasi Dana Bergulir

Pasal 12

          
 

(1) Pengeluaran
Dana Bergulir yang bersumber dari rupiah murni dialokasikan sebagai
Pengeluaran Pembiayaan dalam APBN.   
(2) Pengeluaran
untuk Dana Bergulir dialokasikan pada Pembiayaan di DIPA
Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan atau bagian anggaran lain
yang dikuasai oleh Bendahara Umum Negara. 
(3) Dalam
rangka pelaksanaan Dana Bergulir, Bendahara Umum Negara dapat
menunjuk KPA pada Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai program
atau kegiatan Dana
Bergulir.     
(4) Jumlah
dana yang tercantum dalam DIPA merupakan jumlah pagu tertinggi yang
tidak boleh dilampaui.  

          
 

Pasal 13

(1) Hibah
yang diterima langsung oleh Satker BLU diakui sebagai Pendapatan BLU
dan dicantumkan dalam APBN dan DIPA Satker BLU. 
(2) Dalam
hal penerimaan hibah tidak dapat diperkirakan dan proses
penyusunan anggaran telah selesai termasuk APBN Perubahan telah
ditetapkan, hibah tersebut dilaporkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran.  
(3) Hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pengeluaran
Dana Bergulir. 
(4) Pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan dalam DIPA
Satker BLU dan dimasukkan sebagai Pengeluaran
Pembiayaan.     

       
 

Pasal 14

(1) Satker
BLU dapat menagih kembali pokok Dana Bergulir yang disalurkan kepada
penerima Dana Bergulir. 
(2) Penerimaan
pokok Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diakui sebagai pendapatan atau Penerimaan Pembiayaan oleh Satker BLU
tetapi sebagai penerimaan kas yang menambah saldo kas Satker
BLU. 
(3) Penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk perguliran kembali
Dana Bergulir.    
(4) Estimasi
penerimaan pokok Dana Bergulir dan perguliran kembali dana
yang berasal dari penerimaan pokok Dana Bergulir sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) tidak perlu dicantumkan dalam APBN dan DIPA
Satker BLU.   
(5) Estimasi
penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam RBA
Satker BLU.   

         
 

Pasal 15

(1) Satker
BLU dapat menerima pendapatan dari Dana Bergulir yang disalurkan
kepada penerima Dana Bergulir berupa bunga, bagi hasil, dan hasil
lainnya.   
(2) Penerimaan
Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai
Pendapatan oleh Satker BLU dan dapat dikelola langsung tanpa terlebih
dahulu disetor ke Rekening
KUN.       
(3) Pendapatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk
keperluan operasional Satker BLU dan/atau pengeluaran perguliran
kembali dana bergulir.    
(4) Dalam
hal Pendapatan digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pengeluaran tersebut dicantumkan dalam APBN dan DIPA satker
BLU.          
 
(5) Pengeluaran
untuk keperluan operasional Satker BLU dialokasikan ke dalam Belanja
Barang dan Jasa dan/atau Belanja Modal.
(6) Pengeluaran
untuk perguliran kembali Dana Bergulir dialokasikan ke dalam
Pengeluaran Pembiayaan. 
(7) Pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan mengakibatkan bertambahnya Dana
Bergulir.

          
 

Pasal 16

(1) Satker
BLU dapat mengelola saldo pokok pembiayaan yang diterima dari
APBN tetapi belum disalurkan kepada penerima Dana Bergulir. 
(2) Saldo-saldo
pokok pembiayaan yang diterima dari APBN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengeluaran Dana
Bergulir.     
(3) Alokasi
pengeluaran untuk saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBN tidak
dimasukkan dalam APBN dan DIPA Satker BLU.  
(4) Alokasi
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam RBA
Satker BLU. 

            
 

BAB V
TATA CARA PENCAIRAN/
PENGELUARAN DANA BERGULIR

Pasal 17

(1) Pencairan
Dana Bergulir yang bersumber dari rupiah murni sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.      
(2) Pengeluaran
Dana Bergulir yang bersumber dari hibah, penarikan kembali
pokok Dana Bergulir, pendapatan dari Dana Bergulir, saldo pokok
pembiayaan yang diterima dari APBN, dan sumber lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, c, d, e, dan f dilakukan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan
BLU.          
 

  

BAB VI
PENGGUNAAN DANA BERGULIR

Pasal 18

(1) Penggunaan
Dana Bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan
akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi
koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya.
(2) Kementerian
Negara/Lembaga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyaluran dan penggunaan Dana Bergulir yang dilakukan oleh Satker
BLU.    

        
 

BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN
PELAPORAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir

Pasal 19

(1) Pelaksanaan
monitoring dan evaluasi Dana Bergulir dilaksanakan secara
periodik.    
(2) Kementerian
Negara/Lembaga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan
evaluasi Dana Bergulir.    
(3) Ketentuan
mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Bergulir diatur lebih
lanjut oleh Kementerian Negara/Lembaga. 

           
 

Bagian Kedua
Laporan Keuangan Dana Bergulir

Pasal 20

(1) Satker
BLU yang mengelola Dana Bergulir wajib menyelenggarakan akuntansi
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.   
(2) Untuk
tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan Kementerian
Negara/Lembaga, Satker BLU menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan kepada unit kerja vertikal
yang lebih tinggi. 
(3) Laporan
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan
Keuangan.         
(4) Satker
BLU menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) secara periodik kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan
Lembaga sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.    

        
 

Pasal 21

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2),
akuntansi untuk transaksi dana bergulir adalah sebagai
berikut:              
 

  1. Pengeluaran untuk Dana Bergulir yang bersumber dari rupiah
    murni,
    hibah, dan pendapatan dari Dana Bergulir dilaporkan sebagai Pengeluaran
    Pembiayaan pada Laporan Realisasi
    Anggaran.          
     
  2. Pengeluaran untuk Dana Bergulir yang bersumber dari
    penarikan
    kembali pokok Dana Bergulir, saldo pokok pembiayaan yang diterima dari
    APBN, dan sumber lainnya yang telah dipertanggungjawabkan dalam Laporan
    Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN tidak dilaporkan dalam Laporan
    Realisasi Anggaran, cukup dalam laporan keuangan Satker BLU sesuai
    dengan Standar Akuntansi
    Keuangan.          
     
  3. Dana Bergulir yang terbentuk sebagai akibat pengeluaran
    pada
    huruf a dan b dilaporkan sebagai Investasi Jangka Panjang Non-Permanen
    pada
    Neraca.          
     
  4. Penerimaan kembali pokok Dana Bergulir yang ditagih dari
    penerima
    Dana Bergulir tidak dicatat oleh Satker BLU sebagai Penerimaan
    Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan tidak mengurangi Dana
    Bergulir di Neraca, tetapi harus diungkapkan secara jelas dalam Catatan
    atas Laporan Keuangan, dan penerimaan dimaksud harus dilaporkan dalam
    laporan keuangan Satker BLU sesuai dengan Standar Akuntansi
    Keuangan.          
     
  5. Penerimaan pendapatan, berupa bunga, bagi hasil, dan hasil
    lainnya yang diterima dari dana bergulir dilaporkan sebagai Pendapatan
    pada Laporan Realisasi
    Anggaran.          
     
  6. Pengeluaran untuk keperluan operasional Satker BLU yang
    bersumber
    dari pendapatan dari Dana Bergulir dilaporkan sebagai Belanja Barang
    dan Jasa dan/atau Belanja Modal pada Laporan Realisasi
    Anggaran.          
     
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Bagian Kesatu
Perlakuan Dana Bergulir
sebelum Tahun Anggaran 2008

Pasal 22

(1) Kementerian
Negara/Lembaga yang mengelola dana yang memenuhi
karakteristik Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus
melaporkan dana tersebut sebagai Dana Bergulir dalam
Neraca.  
(2) Dana
Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dana-dana
yang selama ini telah dikeluarkan dari APBN pada tahun-tahun sebelumnya
dan masih dikelola oleh Kementerian
Negara/Lembaga.    
(3) Nilai
Dana Bergulir yang dilaporkan dalam Neraca sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sebesar Nilai Bersih yang dapat direalisasikan
(net realizable value).  
(4) Sebelum
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan dapat ditentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian Negara/Lembaga dapat
menggunakan nilai estimasi. 

         
 

Pasal 23

(1) Dalam
rangka penetapan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(3) Kementerian Negara/Lembaga harus melakukan inventarisasi Dana
Bergulir.
(2) Pelaksanaan
inventarisasi Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember
2009.        

       

Pasal 24

(1) Dana
Bergulir yang telah diinventarisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 dikelola oleh Satker BLU di Kementerian Negara/Lembaga.
(2) Dalam
hal Kementerian Negara/Lembaga tidak membentuk Satker BLU
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Bergulir yang diterima harus
disetor ke Rekening KUN secepatnya sesuai ketentuan perundang-undangan
dan Satker tersebut tidak dapat mengelola Dana
Bergulir.          
 
Pasal 25

(1) Pengajuan
penetapan Satker BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1) disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesai dilakukan inventarisasi
Dana Bergulir.  
(2) Penetapan
Satker BLU dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai
Pengelolaan Keuangan BLU.  

            
 

Pasal 26

Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga tidak dapat memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dana Bergulir harus disetor ke
Rekening
KUN.              
 

Bagian Kedua
Perlakuan Dana Bergulir
Tahun Anggaran 2008

Pasal 27

(1) Terhadap
anggaran pengeluaran untuk Dana Bergulir yang dialokasikan
dalam berbagai jenis belanja bukan dalam Pembiayaan yang telah
dicairkan pada Tahun Anggaran 2008 berlaku ketentuan sebagaimana diatur
dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal
26.      
(2) Anggaran
pengeluaran untuk Dana Bergulir Tahun Anggaran 2008 yang
dialokasikan dalam berbagai jenis belanja bukan dalam Pembiayaan, dapat
dicairkan jika
:          
 

  1. target penerima yang terukur/identifikasi yang
    jelas;      
     
  2. dana tersebut sangat strategis untuk penerima
    dana;      
     
  3. alokasi anggaran tersebut dimasukkan dalam Belanja
    Modal Fisik Lainnya-Dana
    Bergulir;      
     
  4. Dana Bergulir tersebut dikelola oleh Satker BLU;
    dan      
     
  5. mendapat persetujuan dari Menteri
    Keuangan.      
     

  

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Menteri ini diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan
Direktur Jenderal Anggaran secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
sesuai
kewenangannya.              
 

Pasal 29

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.              
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.              
 

Ditetapkan di Jakarta    
pada tanggal 7 Juli 2008    
MENTERI KEUANGAN    

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI    

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram