Menimbang    :    

1. bahwa dalam rangka meningkatkan peran koperasi, usaha
   mikro,
   kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam pengembangan usahanya,
   Pemerintah memberikan stimulan dalam bentuk Dana Bergulir untuk bantuan
   perkuatan modal
   usaha;          
    
2. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang
   Nomor 17
   Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
   tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan mempunyai kewenangan
   untuk menetapkan pedoman pengelolaan Dana Bergulir yang dilaksanakan
   oleh Kementerian
   Negara/Lembaga;          
    
3. bahwa Dana Bergulir yang dikelola oleh Kementerian
   Negara/Lembaga
   perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan
   ketentuan pengelolaan keuangan
   negara;          
    
4. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
   huruf
   b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
   pedoman pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian
   Negara/Lembaga;          
    

Mengingat    :    

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
   (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor
   3502);          
    
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha
   Kecil
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   3611);          
    
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
   Negara
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4286);          
    
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
   Perbendaharaan
   Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4355);          
    
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
   Pemeriksaan
   Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor
   4400);          
    
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
   Rencana
   Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
   74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4405);          
    
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
   Rencana
   Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor
   4406);          
    
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
   Pengelolaan
   Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4502);          
    
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
   Standar
   Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
   Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4503);          
    
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
    Pedoman
    Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan
    Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara
    Republik
    Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor
    4418);          
     
11. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun
    2005;          
     
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
    134/PMK.06/2005 tentang
    Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
    Negara;          
     

Memperhatikan    
:    

1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan
   Usaha
   Menengah;          
    
2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan
   Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil
   dan
   Menengah;          
    

             
 
Menetapkan    :  
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PADA KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA.              
 

              
 
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud
dengan:              
 

1. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh
   Kementerian
   Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan
   modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha
   lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian
   Negara/Lembaga.          
    
2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau
   perorangan
   Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hasil penjualan secara
   individu paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) per
   tahun.          
    
3. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala
   kecil
   dan memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak
   Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan
   bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling
   banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), milik WNI, berdiri sendiri
   bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
   dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan
   usaha menengah atau usaha
   besar.          
    
4. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang memiliki hasil
   penjualan tahunan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar
   rupiah), milik WNI, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan
   atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik
   langsung maupun tidak langsung dengan usaha
   besar.          
    
5. Usaha Lainnya adalah usaha yang tidak termasuk dalam
   koperasi,
   usaha mikro, kecil, dan menengah, dikategorikan sebagai penerima Dana
   Bergulir karena kegiatan/bidang usaha tersebut tidak diminati untuk
   didanai oleh
   perbankan.          
    
6. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU adalah
   instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan
   pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
   dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
   kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
   produktivitas.          
    
7. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian
   dari
   suatu organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu
   atau beberapa kegiatan dari satu
   program.          
    
8. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA
   adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi
   program, kegiatan target kinerja, dan anggaran suatu
   BLU.          
    
9. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable
   value)
   adalah jumlah kas yang dikuasai dan/atau dimiliki Satker pengelola Dana
   Bergulir ditambah jumlah yang diharapkan dapat
   ditagih.          
    
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya
    disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
    disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya mulai
    tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun
    berkenaan.          
     
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya
    disingkat
    DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh
    Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh
    Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
    Negara.          
     
12. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas
    untuk
    melaksanakan fungsi bendahara umum
    negara.          
     
13. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Rekening
    KUN
    adalah rekening tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh
    Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
    penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank
    Sentral.          
     
14. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah
    pejabat
    yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada
    Kementerian Negara/Lembaga yang
    bersangkutan.          
     
15. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA
    adalah
    pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk
    menggunakan anggaran yang dikuasakan
    kepadanya.          
     

Dana Bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna
pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya
dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan
ekonomi
nasional.              
 

Pengelola Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga dilakukan oleh
Satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU (Satker
BLU).              
 

Penetapan Satker untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU dilakukan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Pengelolaan
Keuangan
BLU.              
 

Dana Bergulir dapat bersumber
dari:              
 

1. rupiah
   murni;          
    
2. hibah;          
    
3. penarikan kembali pokok Dana
   Bergulir;          
    
4. pendapatan dari Dana
   Bergulir;          
    
5. saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBN;
   dan/atau          
    
6. sumber
   lainnya.          
    

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2),
akuntansi untuk transaksi dana bergulir adalah sebagai
berikut:              
 

1. Pengeluaran untuk Dana Bergulir yang bersumber dari rupiah
   murni,
   hibah, dan pendapatan dari Dana Bergulir dilaporkan sebagai Pengeluaran
   Pembiayaan pada Laporan Realisasi
   Anggaran.          
    
2. Pengeluaran untuk Dana Bergulir yang bersumber dari
   penarikan
   kembali pokok Dana Bergulir, saldo pokok pembiayaan yang diterima dari
   APBN, dan sumber lainnya yang telah dipertanggungjawabkan dalam Laporan
   Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN tidak dilaporkan dalam Laporan
   Realisasi Anggaran, cukup dalam laporan keuangan Satker BLU sesuai
   dengan Standar Akuntansi
   Keuangan.          
    
3. Dana Bergulir yang terbentuk sebagai akibat pengeluaran
   pada
   huruf a dan b dilaporkan sebagai Investasi Jangka Panjang Non-Permanen
   pada
   Neraca.          
    
4. Penerimaan kembali pokok Dana Bergulir yang ditagih dari
   penerima
   Dana Bergulir tidak dicatat oleh Satker BLU sebagai Penerimaan
   Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan tidak mengurangi Dana
   Bergulir di Neraca, tetapi harus diungkapkan secara jelas dalam Catatan
   atas Laporan Keuangan, dan penerimaan dimaksud harus dilaporkan dalam
   laporan keuangan Satker BLU sesuai dengan Standar Akuntansi
   Keuangan.          
    
5. Penerimaan pendapatan, berupa bunga, bagi hasil, dan hasil
   lainnya yang diterima dari dana bergulir dilaporkan sebagai Pendapatan
   pada Laporan Realisasi
   Anggaran.          
    
6. Pengeluaran untuk keperluan operasional Satker BLU yang
   bersumber
   dari pendapatan dari Dana Bergulir dilaporkan sebagai Belanja Barang
   dan Jasa dan/atau Belanja Modal pada Laporan Realisasi
   Anggaran.          
    

Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga tidak dapat memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dana Bergulir harus disetor ke
Rekening
KUN.              
 

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Menteri ini diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan
Direktur Jenderal Anggaran secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
sesuai
kewenangannya.              
 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.              
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.              
 

Ditetapkan di Jakarta    
pada tanggal 7 Juli 2008    
MENTERI KEUANGAN    

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI