KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/PMK.011/2011
TENTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT CURAH DI DALAM NEGERI
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
- bahwa melalui surat Nomor 181/M-DAG/2/2011 tanggal 9
Februari 2011, Menteri Perdagangan menyampaikan kepada Menteri Keuangan
bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Ketahanan
Pangan pada tanggal 9 Februari 2011 di Kantor Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian telah diputuskan untuk memberikan fasilitas berupa
Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah Tahun 2011 juga
diperuntukkan bagi minyak goreng curah; - bahwa dalam rangka mendukung stabilisasi harga pangan, atas
penyerahan minyak goreng di dalam negeri perlu diberikan subsidi berupa
Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah
Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah Di Dalam Negeri Untuk Tahun
Anggaran 2011;
Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5167); - Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010
tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak
Ditanggung Pemerintah;
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT CURAH DI DALAM NEGERI
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011.
| (1) | Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan minyak goreng sawit curah di dalam negeri oleh Pengusaha Kena Pajak ditanggung Pemerintah. |
| (2) | Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah. |
| (3) | Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pagu anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan perubahannya. |
Minyak goreng sawit curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah
minyak goreng sawit curah dan tidak bermerek.
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan minyak goreng sawit
curah di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib membuat
Faktur Pajak dengan membubuhkan cap “PPN DITANGGUNG
PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 29/PMK.011/2011”.
| (1) | Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal Pajak selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran subsidi pajak ditanggung Pemerintah. |
| (2) | Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sesuai tugasnya masing-masing untuk:
|
Tata cara penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah
yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
pada tanggal 28 Februari 2011
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR
INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 108
