PERATURAN MENTERI
KEUANGAN KEPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36/PMK.010/2018
KEUANGAN KEPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36/PMK.010/2018
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI
PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TERTENTU TANUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019,
telah ditetapkan target Akses Air Minum Layak sebesar 100% (seratus
persen) pada Tahun 2019 sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan
kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu; - bahwa untuk upaya perbaikan kondisi keuangan Perusahaan
Daerah Air Minum Tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
dilakukan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam
penyelesaian piutang negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar
Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang
diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu melalui upaya
optimalisasi untuk pengembalian dan/atau penghapusan piutang negara; - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, telah tersedia pagu anggaran untuk
subsidi Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah atas penghasilan
dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber
dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan
Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air
Minum Tertentu; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal
4 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Ditanggung
Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang
Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2018;
Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6138); - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119); - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010
tentang Mekanisme
Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 632) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.05/2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010
tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak
Ditanggung Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 898);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG
DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2018.
Pasal 1
| (1) | Penghasilan yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu dari penghapusan piutang negara merupakan objek Pajak Penghasilan dan terutang Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. |
| (2) | Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan Perusahaan Daerah Air Minum yang telah mendapatkan persetujuan dari Presiden atau penetapan dari Menteri Keuangan untuk diberikan penghapusan piutang negara untuk mendukung pelaksanaan strategi pembangunan infrastruktur/prasarana dasar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
| (3) | Piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan piutang negara nonpokok yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah. |
| (4) | Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak 2017 dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan pada tahun 2018. |
| (5) | Pajak Penghasilan terutang atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung Pemerintah pada Tahun Anggaran 2018. |
| (6) | Besaran Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan selisih antara Pajak Penghasilan terutang dari Penghasilan Kena Pajak yang memperhitungkan penghapusan piutang negara dengan Pajak Penghasilan terutang dari Penghasilan Kena Pajak yang tidak memperhitungkan penghapusan piutang negara. |
Pasal 2
| (1) | Untuk mendapatkan Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah, Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat pada tanggal 15 Desember 2018. |
| (2) | Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu terdaftar dengan menggunakan Surat Permohonan sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
| (3) | Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
|
| (4) | Lembar penghitungan besaran Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dimaksud pada ayat (3) huruf c sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
Pasal 3
| (1) | Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) merupakan belanja subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah. |
| (2) | Subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pagu anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan perubahannya. |
Pasal 4
| (1) | Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah. |
| (2) | Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sesuai tugasnya masing-masing untuk:
|
Pasal 5
Pelaporan dan pertanggungjawaban Pajak Penghasilan ditanggung
Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang negara yang
diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu dilaksanakan oleh
Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat
Jenderal Pajak selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas
belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban
atas pajak ditanggung Pemerintah.
Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2018
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
pada tanggal 29 Maret 2018
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 470
INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 470