Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
   Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983
   tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7
   Tahun 1983
   tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI.

Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10%
(sepuluh persen) dan bersifat final.

Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain
yang ditunjuk selaku pembayar dividen.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemotongan,
penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA.

ttd

ANDI MATTALATTA

1. UMUM

2. PASAL DEMI PASAL