Menimbang :

1. bahwa Bendahara Pengeluaran sebagai Wajib Pungut Pajak
   Penghasilan dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan
   pajak yang berasal dari potongan maupun yang dipungutnya ke Kas Negara;
2. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, perlu
   mengatur
   mekanisme pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran
   pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat
   Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a
   dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
   Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran
   Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat
   Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;

 
Mengingat :
 

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983
   tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
   Negara
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
   Keuangan
   antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
   Pengelolaan
   Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
   140, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
   Pengelolaan Uang
   Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan
   Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011
   tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
   Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006
   tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007
   tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak,
   Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran
   dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan
   Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
   Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP
PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH
BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH.
 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah pajak pemerintah pusat yang dipotong/dipungut
   oleh
   Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara
   Umum Daerah atas belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
   Belanja Daerah yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan
   Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diatur
   dalam undang-undang mengenai perpajakan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
   disingkat
   APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan
   disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
   Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Kepala Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota.
4. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang
   diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
   disingkat
   SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
   anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
   daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
   disingkat PPKD
   adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD
   dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
   PPKD
   yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD dan mempertanggungjawabkan
   pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa
   BUD
   adalah pejabat di lingkungan SKPKD yang diberi kuasa untuk melaksanakan
   sebagian tugas BUD dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya
   kepada BUD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
   SKPD
   adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
   anggaran/barang.
10. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
    selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat
    fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
    menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
    daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP
    adalah
    nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam
    administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
    atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
    perpajakannya.
12. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah
    surat
    ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
    Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil,
    atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
13. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP adalah
    bukti
    pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
    menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
    Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
14. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri
    Keuangan
    untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang
    meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan negara
    bukan pajak.
15. Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri
    Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara.
16. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya
    disingkat NTPN
    adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan
    melalui Modul Penerimaan Negara.
17. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah
    nomor
    bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Bank.
18. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah
    nomor
    bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Pos.
19. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN
    adalah
    dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos atas transaksi penerimaan negara
    dengan teraan NTPN dan NTB/NTP.
20. Daftar Nominatif Penerimaan yang selanjutnya disingkat DNP
    adalah
    rincian penerimaan negara yang ditandatangani oleh pejabat Bank
    Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi dan disahkan oleh pejabat
    Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
21. Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah yang selanjutnya
    disebut
    DTH adalah daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dan Kuasa
    BUD yang memuat rincian transaksi harian belanja daerah per Surat
    Perintah Membayar/Surat Penyediaan Dana (SPM/SPD) dan Surat Perintah
    Pencairan Dana (SP2D).
22. Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah yang
    selanjutnya
    disebut RTH adalah daftar yang dibuat oleh Kuasa BUD yang memuat
    rekapitulasi dari DTH dalam satu wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota.
23. Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara adalah
    serangkaian
    kegiatan untuk memastikan bahwa atas setoran yang tercantum dalam surat
    setoran penerimaan negara telah diterima di kas negara.
24. Modul Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat MPN
    adalah
    modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari
    penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran,
    sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan
    merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
25. Konfirmasi Kebenaran Perhitungan/Penyetoran Pajak adalah
    serangkaian kegiatan untuk memastikan transaksi belanja daerah yang
    seharusnya dikenakan pajak telah dipotong/dipungut/disetor sesuai
    ketentuan perundang-undangan.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
    mengolah
    data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
    professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
    kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain
    dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
    perpajakan.
27. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan
    kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran
    pajak, berdasarkan permohonan wajib pajak atau berdasarkan data dan
    informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal
    Pajak, dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak,
    menerbitkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau
    mengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
28. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP
    adalah
    instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan
    bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat
    Jenderal Pajak.
29. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya
    disingkat
    KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
    berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah
    Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

1. pemotongan/pemungutan dan penyetoran Pajak atas Belanja
   Daerah;
2. pengujian kebenaran perhitungan/penyetoran Pajak dan
   konfirmasi setoran penerimaan Pajak atas Belanja Daerah;
3. konfirmasi kebenaran perhitungan/penyetoran Pajak atas
   Belanja Daerah;
4. pemeriksaan/verifikasi Pajak terhadap pelaksanaan
   pemotongan/pemungutan dan penyetoran Pajak atas Belanja Daerah;
5. penyetoran Pajak terutang; dan
6. sanksi.

Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa
BUD wajib memotong/memungut Pajak atas transaksi pengeluaran yang
bersumber dari anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.
 

Untuk penyetoran hasil pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf a, Bank Persepsi/Pos Persepsi menyampaikan:

1. SSP lembar ke-1, lembar ke-3, dan lembar ke-5 yang sudah
   tertera
   NTPN dilampiri BPN kepada Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa BUD; dan
2. SSP lembar ke-2 yang sudah tertera NTPN kepada KPPN
   dilampiri DNP.

Dalam hal penyetoran kewajiban Pajak terutang beserta sanksinya ke Kas
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak dilakukan
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2),
Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa BUD diberikan sanksi administrasi
dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

1. perhitungan potensi Pajak atas Belanja Daerah;
2. penetapan tiap KPP dalam rangka penerimaan DTH dan RTH dari
   Kuasa BUD;
3. tata cara penyampaian dan penatausahaan DTH dan RTH;
4. tata cara konfirmasi kebenaran perhitungan/penyetoran
   Pajak; dan
5. tata cara pemeriksaan/verifikasi,
6. diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
      
     
   
       
     
     
     
      
     
   
       
     
     
     

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN