MEKANISME PEMBERIAN JAWABAN KONFIRMASI DAN LEGALISASI TERKAIT SPTNP, SPKTNP, KEPUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING, ATAU PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI, KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : SE – 34/BC/2010

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN JAWABAN KONFIRMASI DAN LEGALISASI TERKAIT SPTNP,
SPKTNP, KEPUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING, ATAU PUTUSAN PENINJAUAN
KEMBALI, KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor: PER-53/PJ/2010
tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang Berkaitan
Dengan SPTNP Atau SPKTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Atau
Putusan Peninjauan Kembali, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Sesuai
Pasal 2 PER-53/PJ/2010
telah diatur bahwa kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang meliputi pajak yang telah dibayar berupa PPh Pasal 22 Impor,
PPN Impor, dan / atau PPnBM Impor yang tercantum dalam:

SPTNP atau SPKTNP;
SPKPBM, SPTNP, atau SPP yang telah diterbitkan
Keputusan Keberatan;
SPKPBM, SPTNP, atau SPP yang telah diterbitkan
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding;
SPKPBM, SPTNP, atau SPP yang telah diterbitkan
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali;
SPKTNP yang telah diterbitkan Putusan Banding; atau
SPKTNP
yang telah diterbitkan Putusan Banding dan Putusan Peninjauan
Kembali,

dan menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak.

Bahwa
dalam pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang
seharusnya tidak terutang tersebut, Direktorat Jenderal Pajak
memerlukan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa:

Konfirmasi kebenaran dan legalisasi SPTNP, SPKTNP,
Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;
dan
Konfirmasi pelaksanaan Putusan Banding atau Putusan
Peninjauan Kembali terkait Bea Masuk dan / atau Cukai.

Berkenaan
dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar memberikan jawaban
konfirmasi dan legalisasi terhadap setiap permintaan konfirmasi
kebenaran dan legalisasi dari Direktorat Jenderal Pajak.

Khusus
untuk Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali karena
tidak diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka jawaban
konfirmasi kebenaran dan legalisasi atas putusan-putusan tersebut
dilakukan dengan ketentuan:

a.	Untuk jawaban konfirmasi diberikan dengan cara menambahkan / menuliskan keterangan “berdasarkan salinan Putusan Banding yang diterima dari Pengadilan Pajak” atau “berdasarkan salinan putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung”, pada bagian yang kosong di kolom pertanyaan angka 1 formulir / surat Permintaan Konfirmasi Kebenaran dan Legalisasi dari Direktorat Jenderal Pajak.
b.	Untuk legalisasi diberikan dengan menuliskan keterangan yang pada intinya menyatakan bahwa legalisasi diberikan dengan mendasarkan pada dokumen yang diterima dari instansi penerbit. Contoh: “Fotokopi dokumen sesuai dengan Putusan Banding yang diterima dari Pengadilan Pajak”.

Bahwa
mekanisme permintaan konfirmasi kebenaran dan legalisasi berkaitan
dengan hal tersebut butir 2 dari Direktorat Jenderal Pajak dan
pemberian jawaban konfirmasi dan legalisasi dari Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai, mengacu pada Pasal 8 dan Lampiran IV PER-53/PJ/2010,
dengan tetap memperhatikan ketentuan tersebut butir 4.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Desember 2010
Direktur Jenderal,

ttd

Thomas Sugijata
NIP 195106211979031001

Tembusan:

Direktur Jenderal Pajak.
Para Pejabat Eselon II di Lingkungan KP DJBC.
Para Kepala Kantor Wilayah DJBC.

TAX REGULATIONS

MEKANISME PEMBERIAN JAWABAN KONFIRMASI DAN LEGALISASI TERKAIT SPTNP, SPKTNP, KEPUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING, ATAU PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI, KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Contact Company

021 – 2940 2885

citaskonsultanglobal@gmail.com

Jl. Ciputat Raya No. 28 C Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12240

Quick Link

Newsletter