Menimbang:

1. bahwa pengaturan mengenai pemungutan Pajak Pertambahan
   Nilai atas
   Penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir bagi pengelola
   tempat
   parkir dan pemilik tempat parkir, telah diatur dalam
   Keputusan Menteri Keuangan Nomor 419/KMK.03/2003
   tentang Pajak
   Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat
   Parkir;
2. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan
   Pemerintah
   Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun
   1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
   Jasa dan Pajak
   Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah
   Terakhir Dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009 Tentang
   Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 Tentang
   Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
   Mewah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan
   sebagaimana
   dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut huruf a;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a
   dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
   tentang
   Kriteria Jasa Penyediaan Tempat Parkir yang Termasuk
   dalam Jenis
   Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat:

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
   Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
   Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   3262)
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2009
   Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
   Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
   (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
   Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali
   diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan
   Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
3. Peraturan
   Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
   Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
   Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
   Mewah Sebagaimana
   Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun
   2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun
   1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
   dan Pajak
   Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia
   Nomor 5271);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KRITERIA JASA PENYEDIAAN TEMPAT
PARKIR YANG TERMASUK DALAM JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tempat Parkir adalah tempat parkir kendaraan bermotor di
   luar
   badan jalan yang disediakan oleh orang atau badan, termasuk
   tempat
   penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor.
2. Pemilik Tempat Parkir adalah orang atau badan yang memiliki
   tempat parkir.
3. Pengusaha Pengelola Tempat Parkir adalah orang atau badan
   yang
   mengelola Tempat Parkir yang disediakan oleh Pemilik Tempat
   Parkir, termasuk pengusaha pengelola valet parking atau
   sebutan lainnya.
4. Pengguna Tempat Parkir adalah orang atau badan yang
   memanfaatkan Tempat Parkir dengan dipungut bayaran.
5. Jasa Penyediaan Tempat Parkir adalah jasa penyediaan atau
   penyelenggaraan Tempat Parkir yang dilakukan oleh Pemilik
   Tempat
   Parkir atau Pengusaha Pengelola Tempat Parkir kepada
   Pengguna Tempat Parkir dengan dipungut bayaran.
6. Jasa Pengelolaan Tempat Parkir adalah jasa yang dilakukan
   oleh
   Pengusaha Pengelola Tempat Parkir untuk mengelola Tempat
   Parkir
   yang dimiliki atau disediakan oleh Pemilik Tempat Parkir,
   dengan menerima imbalan dari Pemilik Tempat Parkir, termasuk
   imbalan dalam bentuk bagi hasil.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 419/KMK.03/2003
tentang Pajak Pertambahan Nilai atas
Penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR