Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu
dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu
dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perindustrian tentang Kriteria dan/atau Persyaratan dalam Implementasi
Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang
Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu pada Sektor Industri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
   tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   5492);
2. Peraturan
   Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak
   Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu
   dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   5688) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
   Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
   Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak
   Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu
   dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2016 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   5873);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian
   Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015
   tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita
   Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN
DALAM IMPLEMENTASI PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH TERTENTU
PADA SEKTOR INDUSTRI.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang
   mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga
   menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih
   tinggi, termasuk jasa industri.
2. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri adalah orang pribadi atau
   badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
   yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
   peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Surat Keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh
   Direktur Jenderal Pembina Industri atau Direktur Pembina Industri atas
   nama Direktur Jenderal Pembina Industri terkait pemenuhan kriteria
   dan/atau persyaratan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
   pemerintahan di bidang perindustrian.

Surat Keterangan memuat:

1. kesesuaian bidang usaha Industri dan cakupan produk;
2. pemenuhan kriteria; dan/atau
3. pemenuhan persyaratan.

Permohonan Surat Keterangan disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur
Jenderal Pembina Industri melalui Unit Pelayanan Publik Kementerian
Perindustrian sesuai dengan format dalam formulir model FM-I tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan:

1. surat kuasa bermeterai cukup apabila pengurusan permohonan
   bukan dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan sesuai dengan format
   dalam formulir model FM-II tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
   bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi
   penjelasan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai
   dengan format dalam formulir model FM-III tercantum dalam Lampiran III
   yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
   ini;
3. surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi
   penjelasan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
   sesuai dengan format dalam formulir model FM-IV tercantum dalam
   Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
   Peraturan Menteri ini;
4. fotokopi izin prinsip serta perubahaannya atau Izin Prinsip
   Perluasan serta perubahannya;
5. fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan
6. fotokopi akta pendirian perusahaan serta perubahannya
   dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan dari Menteri hukum dan hak
   asasi manusia atau pengadilan negeri.

Surat rekomendasi dan surat keterangan yang diterbitkan berdasarkan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/5/2015 tentang
Kriteria dan/atau Persyaratan dalam Implementasi Pemanfaatan Fasilitas
Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu
dan/atau di Daerah Tertentu pada Sektor Industri, dinyatakan tetap
berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/5/2015 tentang Kriteria dan/atau
Persyaratan dalam Implementasi Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan
Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di
Daerah Tertentu Pada Sektor Industri (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 692), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA