Dalam rangka memenuhi kebutuhan data penerimaan negara yang lebih
detil, serta untuk memudahkan wajib bayar, bank persepsi, bank devisa
persepsi, dan pos persepsi dalam pengisian formulir Surat Setoran
Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dipandang perlu mengatur tentang kode
dan jenis dokumen sebagai dasar pembayaran penerimaan negara dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa dalam kegiatan pembayaran dan penyetoran penerimaan
   negara
   dimaksud, wajib bayar wajib mengisikan jenis dokumen dasar pembayaran
   pada SSPCP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea
   dan Cukai Nomor P-39/BC/2008
   tentang Tatalaksana Pembayaran dan
   Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara
   Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, Dan
   Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas
   Pengangkutan Barang Tertentu.
2. Bahwa dalam proses koneksi dengan MPN untuk mendapatkan
   respon
   Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), pihak Bank Persepsi, Bank
   Devisa Persepsi, dan Pos Persepsi melakukan pengisian kode dokumen
   dasar pembayaran sesuai dengan jenis penerimaan negara yang dibayar.
3. Bahwa jenis dan kode dokumen dasar pembayaran dimaksud
   adalah
   sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal
   Bea dan Cukai ini.
4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
5. Kepala Kantor Pelayanan di lingkungan DJBC diminta untuk
   menginformasikan Surat Edaran ini kepada pihak importir, eksportir,
   PPJK, pihak Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, dan Pos Persepsi di
   wilayah kerja masing-masing Demikian disampaikan untuk mendapat
   perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur Jenderal

ttd,-

Anwar Suprijadi
NIP 120050332

Tembusan:

1. Sekretaris DJBC.
2. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat DJBC.
3. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC.