Menimbang :

bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik
Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
dan dalam rangka mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih akurat
dan informatif, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
   Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
   Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   3262)
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2009
   Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   5132);
2. Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
   Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 36
   Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2008 Nomor
   133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
   Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
   (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
   Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali
   diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan
   Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
   Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
   telah
   beberapa kali diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
   Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2011 tentang Anggaran
   Pendapatan dan
   Belanja Negara tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2011 Nomor 113);
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008
   tentang
   Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau
   Pengukuhan
   Pengusaha Kena Pajak, sebagaimana telah diubah dua kali
   dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 41/PJ/2009
   dan
   Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 62/PJ/2010;

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
WAJIB PAJAK.

KESATU :

Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak, selanjutnya disebut KLU,
disusun menurut Kategori, Golongan Pokok, Golongan Sub Golongan dan
Kelompok Kegiatan Ekonomi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

KEDUA :

Kode KLU dipergunakan untuk :

1. Tata Usaha Wajib Pajak, seperti data Kelompok Kegiatan
   Ekonomi
   Wajib Pajak dalam Master File Wajib Pajak, Kelompok Kegiatan
   Ekonomi pada SPT Pajak Penghasilan;
2. Dasar penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto;
3. Keperluan khusus lainnya.

KETIGA :

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, maka
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-34/PJ/2003
tanggal 14
Pebruari 2003 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak dinyatakan
tidak berlaku.

KEEMPAT :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1
Agustus 2012.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur, Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat
   Jenderal
   Pajak, Para Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat Pengolahan Data
   dan
   Dokumen Perpajakan;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2012
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001