Menimbang :

1. bahwa ketentuan mengenai klasifikasi dan penetapan nilai
   jual objek pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan telah
   diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010
   tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar
   Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
2. bahwa dengan dialihkannya kewenangan pemungutan Pajak Bumi
   dan Bangunan perdesaan dan perkotaan ke pemerintah daerah sesuai Pasal
   2 dan Pasal 180 Undang-Undang
   Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
   Daerah, maka Direktorat Jenderal Pajak hanya mengelola Pajak Bumi dan
   Bangunan selain Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
3. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan
   bagi Wajib Pajak, dan stabilitas dalam penentuan objek pajak dan Nilai
   Jual Objek Pajak, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan
   mengenai klasifikasi dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar
   pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana tersebut pada huruf a;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal
   2 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
   sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994, perlu menetapkan Peraturan Menteri
   Keuangan tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak
   Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;

      
Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
   dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
   Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
   Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
   Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang
   Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan
   Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang
   Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu
   Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
   Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL
OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.
 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di
   bawahnya.
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
   dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau Izin Usaha
   Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah izin usaha yang diberikan
   untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam
   hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau
   penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
4. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu adalah izin untuk
   mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan
   pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume
   tertentu.
5. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah izin untuk
   mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau
   hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan,
   getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume
   tertentu.
6. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum
   Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
7. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat
   WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha
   Pertambangan.
8. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat
   WPR, adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan
   usaha pertambangan rakyat.
9. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya
   disingkat WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin
   Usaha Pertambangan Khusus.
10. Wilayah Izin Pertambangan adalah wilayah pertambangan yang
    diberikan kepada pemegang izin pertambangan untuk kegiatan usaha
    pertambangan yang meliputi WIUP, WIUPK, atau WPR.
11. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk
    kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang
    lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk
    sebesar-besar kemakmuran rakyat.
12. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP
    adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam WIUP.
13. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut
    dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam
    WIUPK.
14. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR,
    adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam WPR dengan luas
    wilayah dan investasi terbatas.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
    adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang
    terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli,
    NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang
    sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai
    jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan
    NJOP Bangunan.

Objek pajak sektor lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf d adalah objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan, selain objek pajak
sektor perkebunan, sektor perhutanan, dan sektor pertambangan yang
tidak berada dalam wilayah kabupaten/kota.
 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri
Keuangan menetapkan besarnya NJOP, setiap tahun untuk masing-masing:

1. kabupaten/kota;
2. wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam hal
   terdapat lebih dari satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam satu
   kabupaten/kota; atau
3. wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk.

Ketentuan mengenai tata cara penetapan NJOP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini penetapan besarnya Pajak Bumi
dan Bangunan terutang untuk tahun pajak 2013 dan tahun-tahun pajak
sebelumnya dilakukan dengan menggunakan klasifikasi dan besarnya NJOP
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010
tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010
tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
  
    

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN