Menimbang :

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
   Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   3985);
3. Undang-Undang
   Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
   Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
   44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
   sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
   Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 3988);
4. Peraturan
   Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1994 tentang
   Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas
   Tanah Dan/Atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 1994 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 3580) sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Peraturan Pemerintah
   Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1999 (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 170, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 3891);
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 635/KMK.04/1994
   tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas
   Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
   sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik
   Indonesia Nomor 392/KMK.04/1996;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 517/KMK.04/2000
   tentang Penunjukan Tempat Dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak
   Atas Tanah dan Bangunan
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2001
   tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah
   Dan Bangunan Dan Bentuk Serta Fungsi Surat Setoran Bea Perolehan Hak
   Atas Tanah dan Bangunan (SSB);

Menetapkan :

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut dengan
   NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana
   dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
   diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
   perpajakannya.
2. Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
   yang selanjutnya disebut dengan SSB adalah surat yang digunakan oleh
   Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Bea
   Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang ke Kas
   Negara melalui Tempat Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
   Bangunan dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan Hak atas Tanah
   dan Bangunan.
3. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disebut dengan SSP
   adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran
   atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor
   Penerima Pembayaran.
4. Nilai Jual Objek Pajak yang
   selanjutnya disebut dengan NJOP adalah harga rata-rata yang
   diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
   bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak
   ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis,
   atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.
5. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disebut dengan
   NPOP adalah harga transaksi yang tercantum dalam akta jual-beli atau
   harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang.
6. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah
   pengalihan hak yang terjadi karena jual beli atau penunjukan pembeli
   dalam lelang.
7. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang
   lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah
   Lelang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 September 2008
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098