Sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 2009 dan sejalan dengan program pemberian Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) melalui kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak, dengan
ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
   28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6
   Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
   setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif
   dan objektif sesuai dengan ketentuan
   peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri pada
   kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya
   meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya
   diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7
   Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
   telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   36 Tahun 2008, besarnya pungutan Pajak Penghasilan
   Pasal 22 yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor
   Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada
   tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat
   menunjukkan Nomor Pokok wajib Pajak.
3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas Kantor Pelayanan
   Pajak dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi
   Perpajakan diminta untuk :
1. Secara aktif melakukan sosialisasi ketentuan yang diatur
   dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan khususnya mengenai
   pengenaan tarif Pajak Penghasilan lebih tinggi terhadap Wajib
   Pajak yang tidak memiliki NPWP.
2. Melakukan sosialisasi secara intensif kepada pihak-pihak
   yang terkait dengan pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 22
   Undang-Undang Pajak Penghasilan, khususnya pemungutan
   oleh badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam
   sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas
   pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau
   ekspor dari pedagang pengumpul.
3. Melakukan pendataan pedagang pengumpul yang berada di
   wilayah masing-masing untuk selanjutnya diberikan NPWP guna
   menghindari pengenaan tarif Pajak Penghasilan lebih
   tinggi 100% (seratus persen)
4. Para Kepala Kantor Wilayah diminta untuk mengawasi
   pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak pedagang pengumpul di
   lingkungan wilayah kerja masing-masing.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Maret 2009
Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
4. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
7. Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal
   Pajak.