Menimbang :

1. bahwa sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi
   Pemerintahan Nomor 01 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan
   Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
   telah diatur bahwa suatu aset harus memenuhi kriteria adanya potensi
   manfaat ekonomi masa depan yang akan diperoleh Pemerintah;
2. bahwa piutang pajak yang telah daluwarsa berdasarkan
   ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perpajakan, tidak
   memenuhi kriteria pengakuan aset sebagaimana diatur dalam ketentuan
   sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. bahwa penghapustagihan atas piutang pajak yang telah
   daluwarsa memerlukan prosedur dan penelitian secara berjenjang yang
   penyelesaiannya dapat melampaui akhir periode pelaporan keuangan,
   sehingga diperlukan kebijakan akuntansi penghapusbukuan piutang pajak
   yang telah daluwarsa;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri
   Keuangan tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusbukuan Piutang Pajak yang
   telah Daluwarsa;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
   Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Keempat
   atas Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4999);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
   Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
   Nomor 123 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PENGHAPUSBUKUAN
PIUTANG PAJAK YANG TELAH DALUWARSA.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA