Menimbang :

1. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada
   Kementerian Keuangan dan guna mengubah jenis dan tarif atas
   jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
   Keuangan perlu mengganti Peraturan
   Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis
   Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen
   Keuangan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan
   ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang
   Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
   Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis
   dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
   Berlaku pada Kementerian Keuangan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
   Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang
   Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan
   Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran
   Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor
   3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
   Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan
   atas Peraturan
   Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran
   Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor
   3760);

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN.

Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku
pada Kementerian Keuangan selain yang ditetapkan dalam Lampiran
Peraturan Pemerintah ini terdiri dari :

1. Direktorat Jenderal Pajak berupa Penerimaan dari
   Penggantian Biaya Pengumuman Lelang, Pengumuman Pembatalan
   Lelang, dan Jasa Penilai dalam rangka penagihan pajak dengan surat
   paksa yang tarifnya ditetapkan sesuai dengan tarif yang
   berlaku pada media setempat dan biaya jasa penilai yang berlaku;
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa Penerimaan dari
   Penggantian Biaya Pengumuman Lelang dan Pengumuman Pembatalan
   Lelang yang tarifnya ditetapkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada
   media setempat;
3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan berupa Penerimaan dari
   Pengelolaan Kas Negara yang besarannya ditetapkan dalam
   ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan Negara;
4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berupa Penerimaan dari
   Bea Lelang Penjual dan Bea Lelang Pembeli pada Lelang
   Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib, dan Lelang Non Eksekusi Sukarela
   untuk Barang Tidak Bergerak dan Barang Bergerak yang dijual
   bersama-sama dalam 1 (satu) paket, ditetapkan sebesar tarif
   Bea Lelang Barang Bergerak;
5. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang berupa penerimaan
   dari Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur yang besarannya
   ditetapkan dalam Surat Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah yang merupakan
   bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan.

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (2) dan Pasal 2 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa
Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung
Hutang untuk Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N)
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran angka IV huruf K angka 1 huruf b
dan huruf c yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini, berlaku ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN