Menimbang :

1. bahwa sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan
   perekonomian masyarakat di daerah perbatasan, perlu melaksanakan
   modernisasi pengawasan terhadap lalu lintas barang di perbatasan dan
   peningkatan pelayanan kepabeanan di perbatasan melalui penyempurnaan
   ketentuan mengenai impor barang yang dibawa oleh pelintas batas;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10B ayat (3) dan Pasal
   11A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, antara lain diatur
   bahwa barang impor yang dibawa oleh pelintas batas ke dalam daerah
   pabean pada saat kedatangannya wajib diberitahukan kepada pejabat bea
   dan cukai dan terhadap barang pelintas batas sampai dengan batas nilai
   pabean dan/atau jumlah tertentu tidak wajib diberitahukan dengan
   pemberitahuan pabean ekspor; 
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a, huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10B ayat
   (5), Pasal 11A ayat (7), dan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan
   Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor dan Ekspor Barang yang Dibawa
   oleh Pelintas Batas dan Pemberian Pembebasan Bea Masuk Barang yang
   Dibawa oleh Pelintas Batas;

Mengingat :

Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4661);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IMPOR DAN EKSPOR BARANG YANG DIBAWA
OLEH PELINTAS BATAS DAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG YANG
DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang
   terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan
   negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan
   Perbatasan berada di kecamatan. 
2. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat
   Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.
3. Pos Pengawas Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PPLB
   adalah tempat yang ditunjuk dalam Kawasan Pabean pada Kawasan
   Perbatasan untuk memberitahukan dan menyelesaikan kewajiban pabean
   terhadap barang yang dibawa melalui lintas batas negara.
4. Pelintas Batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat
   tinggal dalam Kawasan Perbatasan negara serta memiliki kartu identitas
   yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan
   perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui PPLB.
5. Pas Lintas Batas adalah berupa kartu atau buku yang
   berfungsi sebagai bukti identitas diri penduduk daerah perbatasan
   sebagai dokumen perjalanan pengganti paspor dan visa untuk melakukan
   lintas batas tradisional pada daerah perbatasan antara Negara Republik
   Indonesia dengan negara tetangga.
6. Kartu Identitas Lintas Batas yang selanjutnya disingkat
   KILB adalah suatu penanda bagi Pelintas Batas untuk memperoleh
   pembebasan bea masuk atas barang yang dibawa oleh Pelintas Batas.
7. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP
   adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka
   pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
8. Virtual Account adalah akses yang diberikan kepada Pelintas
   Batas untuk dapat berhubungan dengan SKP melalui verifikasi biometri
   terhadap bagian tubuh tertentu Pelintas Batas, seperti wajah, mata,
   atau sidik jari.
9. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
11. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal
    Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan
    tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. 

Ekspor barang melalui PPLB yang tidak dilakukan oleh Pelintas Batas,
kewajiban pabeannya diselesaikan sesuai dengan ketentuan umum
kepabeanan di bidang ekspor.

Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, Kepala
Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta bantuan
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia,
dan/atau instansi lain yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan di
Kawasan Perbatasan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010
tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana
Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 530), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA