1. bahwa dalam upaya melakukan penggalian potensi penerimaan
   pajak yang sistemik diperlukan metode yang lebih terfokus, terukur, dan
   terstandarisasi melalui pembuatan Profile Wajib Pajak dan tindak
   lanjutnya;
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut telah dilaksanakan
   Pemilihan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
   Pajak Terbaik dalam Pembuatan dan Tindak Lanjut Profile Wajib Pajak
   Terbesar Penentu Penerimaan Tingkat Nasional pada tanggal 17-21 Oktober
   2008 di Jakarta;
3. bahwa berdasarkan hasil pemilihan tersebut perlu menetapkan
   Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Hasil Pemilihan Kantor
   Pelayanan Pajak/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Terbaik dalam
   Pembuatan dan Tindak Lanjut Profile Wajib Pajak Terbesar Penentu
   Penerimaan Tingkat Nasional Kedua Tahun 2008.

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
   Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 4740);
2. Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
   beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17
   Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
   Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali
   diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18
   Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 3986);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006
   tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
   Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-165/PJ/2008
   tanggal 9 September 2008 tentang Pembentukan Tim Pemilihan Kantor
   Pelayanan Pajak/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Terbaik dalam
   Pembuatan dan Tindak Lanjut Profile WP Terbesar Penentu Penerimaan
   Tingkat Nasional;
6. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-532/PJ/2007 tanggal
   23 November 2007 tentang Pembuatan Profile Wajib Pajak Terbesar Penentu
   Penerimaan di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak;
7. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-119/PJ.081/2007
   tanggal 26 September 2007 tentang Instruksi Penggalian Potensi Wajib
   Pajak Industri Kelapa Sawit.

Memperhatikan :

Hasil Rapat Dewan Juri pada tanggal 21 Oktober 2008 di Jakarta.

Menetapkan :

PERTAMA :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat
   Jenderal Pajak;
3. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat
   Direktorat Jenderal Pajak;
4. Para anggota TIM.