Menimbang :

1. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemanfaatan
   hari-hari kerja, hari-hari libur, dan cuti bersama, dipandang
   perlu menata pelaksanaan hari-hari libur nasional dan mengatur cuti
   bersama tahun 2010;
2. bahwa penataan hari-hari libur dan pengaturan cuti bersama
   tahun 2010 sebagaimana tersebut pada huruf a menjadi pedoman
   bagi instansi pemerintah dan swasta sehingga dapat meningkatkan
   efektivitas dan produktivitas kerja;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
   huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan
   Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan
   Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Hari-hari
   Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2010.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan
   Atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-hari
   Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
   Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971;
2. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun
   Baru Imlek;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
   Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
   Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20
   Tahun 2008;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 331 Tahun 2002 tentang
   Penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional.

Menetapkan :

KESATU :

Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2010 adalah sebagaimana
tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Untuk kepentingan pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya
Idul Adha Bagi Umat Islam, maka tanggal 1 Syawal 1431 H dan 10
Dzulhijjah 1431 H, ditetapkan kemudian dengan Keputusan Menteri Agama.

KETIGA :

Unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan
langsung kepada masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah yang mencakup
kepentingan masyarakat luas, seperti : rumah sakit/puskesmas, unit
kerja yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum,
pemadam kebakaran,keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan,
perpajakan, bea cukai, dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis
agar mengatur penugasan pegawai, karyawan, dan pekerja/buruh pada
hari-hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT :

Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mengurangi hak cuti tahunan pegawai, karyawan dan pekerja/buruh sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada
masing-masing instansi/lembaga/perusahaan.

KELIMA :

Pelaksanaan cuti bersama di kalangan dunia usaha sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU diatur oleh lembaga atau perusahaan yang
bersangkutan.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.