Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-22/PJ/2009
tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak
Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja
pada Pemberi Kerja yang Berusaha pada Kategori Usaha Tertentu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER/26/PJ/2009,
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan ketentuan
   Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
   diberikan
   kepada pekerja yang bekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada
   kategori usaha tertentu, dengan jumlah penghasilan bruto di atas
   Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima
   juta rupiah) dalam satu bulan.
2. Bagi pekerja yang belum memiliki NPWP, Pajak Penghasilan
   Pasal
   21 Ditanggung Pemerintah diberikan sampai dengan Masa Pajak Juni 2009
   dan apabila setelah Masa Pajak Juni 2009 pekerja belum memiliki NPWP,
   Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah hanya diberikan sejak
   Masa Pajak setelah pekerja yang bersangkutan memiliki NPWP.
3. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
   yang
   diterima pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebesar pajak
   terutang berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan dan
   tidak termasuk kenaikan tarif pajak sebesar 20% lebih tinggi bagi
   pekerja yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana
   dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5a) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4. Kenaikan tarif pajak sebesar 20% lebih tinggi sebagaimana
   dimaksud pada huruf c tetap dipotong oleh pemberi kerja pada saat
   pembayaran penghasilan kepada pekerja dan disetor ke Kas Negara oleh
   pemberi kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Kategori usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a
   meliputi:

   1)	kategori usaha pertanian, termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, dan kehutanan;
   2)	kategori usaha perikanan; dan
   3)	kategori usaha industri pengolahan,
   sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009.

6. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah wajib
   dibayarkan secara tunai pada saat pembayaran penghasilan oleh pemberi
   kerja kepada pekerja sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang
   atas penghasilan pekerja.
7. Dalam hal pemberi kerja:
   

   1)	memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada pekerja; atau
   2)	menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan pekerja,
   Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditunjang atau ditanggung tersebut tetap harus diberikan kepada pekerja yang mendapat Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.

8. Pemberi kerja wajib memberikan bukti pemotongan Pajak
   Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan
   perundang-undangan.
9. Dalam hal pemberi kerja memberikan fasilitas Pajak
   Penghasilan
   Pasal 21 Ditanggung Pemerintah kepada pekerjanya, pemberi kerja wajib
   menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai
   dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yang dilampiri dengan:

   1)	realisasi pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2009; dan
   2)	Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 43/PMK.03/2009”.

10. Realisasi pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
    Ditanggung
    Pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf i angka 1) harus
    disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

    1)	dalam hal jumlah pekerja yang menerima Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah tidak lebih dari 30 (tiga puluh) orang, pemberi kerja dapat menyampaikan daftar pekerja yang telah menerima Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam bentuk kertas (hardcopy) atau dalam bentuk media elektronik.
    2)	dalam hal jumlah pekerja yang menerima Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah lebih dari 30 (tiga puluh) orang, pemberi kerja harus menyampaikan daftar pekerja yang telah menerima Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam bentuk media elektronik.

11. Realisasi pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
    Ditanggung
    Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf j yang disampaikan dalam
    bentuk media elektronik harus disampaikan dengan ketentuan sebagai
    berikut:

    1)

    Formulir Realisasi PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2009: 1.1 sampai dengan baris “Jumlah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah” tetap harus ditulis sesuai dengan jumlah total pekerja, total penghasilan bruto dan total Pajak Penghasilan Pasal 21 yang mendapatkan fasilitas Ditanggung Pemerintah. 1.2 daftar pekerja yang telah menerima PPh 21 Ditanggung Pemerintah dibubuhi cap atau tulisan “DAFTAR PEKERJA YANG TELAH MENERIMAPPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ADALAH SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM MEDIA ELEKTRONIK YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI FORMULIR INI”.

    2)

    daftar pekerja yang disampaikan dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada butir 1.2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 2.1 dibuat dalam “microsoft office excell “ dan disimpan dalam tipe “xls”. 2.2 file disimpan dengan nama sebagai berikut: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX l______________________l l l 21 l XXXXX l XXXXXX l l 15 digit NPWP pemberi kerja l l l l l l l l l l l l l l l l Jenis Pajak (21) l l l Masa Pajak (01,02 dst) l l Tahun Pajak (2009) l Kode SPT (00 untukSPT Normal/ 01, 02, dst untuk pembetulan) Sehingga contoh format nama file keseluruhannya menjadi: 0123456789123452103200900 (untuk SPT Normal) 0123456789123452103200901 (untuk SPT Normal Pembetulan ke satu)

12. Dalam hal Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung
    Pemerintah
    terlanjur disetor ke Kas Negara, kelebihan penyetoran tersebut dapat
    diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang pada
    masa pajak berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak
    Penghasilan Pasal 21.
13. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah yang
    terlanjur
    disetor ke Kas Negara wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada
    pekerja pada saat pembayaran penghasilan masa pajak berikutnya
14. Dalam hal ditemukan ketidakbenaran atas Pajak Penghasilan
    Pasal
    21 Ditanggung Pemerintah yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa
    Pajak Penghasilan Pasal 21, atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung
    Pemerintah tersebut ditagih kembali kepada pemberi kerja berikut sanksi
    sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6
    Tahun
    1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    sebagaimana telah
    beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
    28 Tahun 2007.
15. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah berlaku
    untuk
    Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk Masa Pajak Februari 2009
    sampai dengan Masa Pajak November 2009 dan dilaporkan paling lama
    tanggal 20 Desember 2009.
2. Kepala Kantor harus menyampaikan laporan dengan ketentuan
   sebagai berikut:
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menyampaikan laporan
   kepada
   Kepala Kantor Wilayah mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung
   Pemerintah yang telah diberikan kepada pekerja paling lama tanggal 25
   bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan bentuk laporan
   sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Surat
   Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
2. Kepala Kantor Wilayah harus menyampaikan laporan kepada
   Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan mengenai Pajak Penghasilan
   Pasal 21 Ditanggung Pemerintah yang telah diberikan kepada pekerja,
   paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan
   bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang tidak
   terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
3. Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
   Masa
   Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Penyampaian Laporan Pajak Penghasilan
   21 yang Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Sektor
   Usaha dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Tertentu sebagaimana dimaksud
   dalam Lampiran III dan IV yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran
   Direktur Jenderal Pajak ini.

   Lampiran III	:	Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.
   Lampiran IV	:	Tata Cara Penyampaian Laporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.

4. Para Kepala Kantor Wilayah diminta untuk mengawasi
   pelaksanaan
   Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas, serta semua Kepala
   Kantor agar melakukan sosialisasi kepada para Wajib Pajak di lingkungan
   wilayah kerja masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2009
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

Darmin Nasution
NIP. 130605098

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan DJP.