Menimbang :

1. bahwa dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional,
   pemerintah perlu mendukung kebijakan diversifikasi energi yang dapat
   meningkatkan penggunaan gas bumi sebagai pengganti bahan bakar minyak;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
   Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa
   kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009, diatur bahwa jenis barang yang tidak
   dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok
   barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung
   dari sumbernya;
3. bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 4A ayat (2)
   huruf a Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
   Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa
   kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009, diatur bahwa gas bumi tidak termasuk gas
   bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat,
   merupakan barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil
   langsung dari sumbernya yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a, huruf b, huruf c, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
   Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
   Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa
   kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
   Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan
   Menteri Keuangan tentang Gas Bumi yang Termasuk Dalam Jenis Barang Yang
   Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat :
 

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
   Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264)
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5069);
3. Peraturan
   Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
   Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa
   Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
   Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 5271);

Menetapkan :
  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG GAS BUMI YANG TERMASUK DALAM JENIS
BARANG YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Liquified Petroleum Gas (LPG) dalam tabung yang siap dikonsumsi
masyarakat tidak termasuk dalam cakupan gas bumi yang tidak dikenai
Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN