Dalam rangka mendukung program pemerintah tentang pemberantasan mafia
hukum sesuai dengan Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II,
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan mafia hukum adalah kegiatan yang merugikan pihak
   lain,
   misalnya makelar kasus, suap-menyuap, pemerasan, jual-beli perkara,
   mengancam saksi, mengancam pihak-pihak lain, menarik pungutan-pungutan
   yang tidak semestinya, yang merusak rasa keadilan dan mengakibatkan
   kerugian material bagi mereka yang menjadi korban serta mendatangkan
   keuntungan yang tidak halal dan ilegal.
2. Untuk mendukung program pemberantasan mafia hukum tersebut,
   khususnya yang menyangkut bidang tugas Direktorat Jenderal Pajak, maka
   perlu untuk menyampaikan kepada pegawai di unit kerja Saudara mengenai
   hal-hal sebagai berikut :
1. Agar setiap pegawai memahami nilai-nilai organisasi DJP
   sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
   KEP-111/PJ/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Rencana Strategis
   Direktorat Jenderal Pajak, sehingga dapat terwujud dalam perilaku
   pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Agar setiap pegawai mengutamakan integritas dalam
   menjalankan
   tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip
   moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, menepati janji, dan
   bertindak konsisten.
3. Agar senantiasa memberikan pelayanan prima kepada Wajib
   Pajak.
4. Agar melaporkan kepada kepala kantor yang menjadi
   atasannya
   apabila diketahui adanya penyimpangan yang terjadi maupun kejadian yang
   terindikasi KKN.
5. Agar melarang/menolak segala kegiatan pemenuhan hak dan
   kewajiban Wajib Pajak yang dilakukan oleh seorang kuasa, baik konsultan
   pajak maupun bukan konsultan pajak yang tidak memenuhi persyaratan
   sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2010
Direktur Jenderal

ttd

Mochamad Tjiptardjo
NIP 060044911