Menimbang :

1. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang
   Nomor
   18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
   Anggaran 2017, maka dipandang perlu untuk menetapkan Distribusi Rencana
   Penerimaan Pajak per Kantor Wilayah DJP Tahun Anggaran 2017;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu
   menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Distribusi Rencana
   Penerimaan PPh, PPN dan PPnBM, Pajak Lainnya, serta PBB Per Kantor
   Wilayah DJP Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan
   Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor
   4893);
2. Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
   Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor
   3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
   Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara
   Republik Indonesia
   Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5069);
3. Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
   Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor
   3569);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
   Negara
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
   Negara
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
   Pengelolaan
   dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4400);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran
   Pendapatan dan
   Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   5948);

 
Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh, PPN DAN
PPnBM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB PER KANTOR WILAYAH DJP TAHUN ANGGARAN
2017.
      
     

PERTAMA :

Menetapkan Distribusi
Rencana Penerimaan Pajak per Kantor Wilayah DJP Tahun Anggaran 2017
yang terdiri dari PPh Migas, PPh Non Migas yang dirinci atas rencana
penerimaan PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21, dan PPh Non Migas Tidak
Termasuk PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21, PPN dan PPnBM, PPN atas
Penyerahan BBM Bersubsidi, Pajak Lainnya, serta PBB sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

KEDUA :

Menetapkan jumlah rencana
penerimaan per Kantor Wilayah DJP Tahun Anggaran 2017 yang
didistribusikan sebesar Rp1.297.795.762.195.000 (satu kuadriliun dua
ratus sembilan puluh tujuh triliun tujuh ratus sembilan puluh lima
miliar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu
rupiah) dari total rencana penerimaan sebesar
Rp1.307.638.546.935.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus tujuh triliun
enam ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh enam juta
sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

KETIGA :

Rencana penerimaan yang tidak didistribusikan adalah:

1. PPh DTP atas komoditas panas bumi sebesar
   Rp1.625.690.000.000,00
   (satu triliun enam ratus dua puluh lima miliar enam ratus sembilan
   puluh juta rupiah);
2. PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak
   ketiga
   atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau
   pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak
   termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp8.092.806.218.000,00
   (delapan triliun sembilan puluh dua miliar delapan ratus enam juta dua
   ratus delapan belas ribu rupiah);
3. PPh DTP atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak
   piutang
   negara nonpokok yang bersumber dari penerusan Pinjaman Luar Negeri,
   Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang Diterima
   oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp124.288.522.000,00
   (seratus dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta
   lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

KEEMPAT :

Apabila di kemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam Keputusan
Direktur Jenderal Pajak ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

KELIMA :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk tahun anggaran 2017.
      
     
Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia
2. Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan
4. Direktur Jenderal Anggaran
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
6. Kepala Badan Kebijakan Fiskal
7. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Staf
   Ahli Bidang Kepatuhan Pajak
8. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
10. Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat Pengolahan Data
    dan Dokumen
    Perpajakan di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
11. Kepala Kantor Wilayah di Lingkungan Direktorat Jenderal
    Pajak

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2017
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI