Sehubungan dengan implementasi Faktur Pajak berbentuk elektronik
(e-Faktur) secara nasional mulai 1 Juli 2016, dengan ini disampaikan
hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 151/PMK.03/2013
   tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian
   Faktur Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak berbentuk elektronik adalah
   Faktur Pajak yang dibuat secara elektronik sesuai Peraturan Direktur
   Jenderal Pajak mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak yang berbentuk
   elektronik, untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
   penyerahan Jasa Kena Pajak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ.2014
   tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk
   Elektronik mengatur bahwa bentuk e-Faktur adalah berupa dokumen
   elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (output) dari
   aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan
   oleh Direktorat Jenderal Pajak. e-Faktur tidak diwajibkan untuk dicetak
   dalam bentuk kertas (hardcopy).
3. Keputusan Menteri Keuangan nomor 563/KMK.03/2003
   tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharawan
   dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak
   Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata
   Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya mengatur bahwa pada
   lembar Faktur Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan
   pemungutan wajib dibubuhi cap “Disetor tanggal
   ……..” dan ditandatangani oleh
   Bendaharawan Pemerintah.
4. Berdasarkan inventarisasi permasalahan yang dilakukan
   diketahui bahwa terdapat pertanyaan terkait perlu atau tidaknya Faktur
   Pajak untuk dibubuhi cap “Disetor
   tanggal……….” dan
   ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah setelah implementasi
   e-Faktur. Hal ini mengingat e-Faktur merupakan dokumen berbentuk
   elektronik yang tidak perlu dicetak.
5. Sehubungan dengan permasalahan sebagaimana dimaksud pada
   angka 4, e-Faktur yang dicetak dan dibubuhi cap “Disetor
   tanggal………..” dan
   ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah maupun e-Faktur yang
   dicetak dan tidak dibubuhi cap “Disetor
   tanggal………..” dan
   ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah tidak menyebabkan e-Faktur
   tersebut menjadi tidak valid dan tetap menjadi bukti pungutan PPN yang
   sah.
6. Dalam kaitannya dengan cara validasi atas e-Faktur, dengan
   ini dihimbau kepada seluruh Bendahara Pemerintah yang menerima e-Faktur
   agar memastikan bahwa e-Faktur tersebut valid dengan cara melakukan
   pemindaian barcode/QR Code yang tertera pada e-Faktur yang dapat
   dilakukan melalui handphone atau smartphone yang dilengkapi dengan
   aplikasi QR Scanner.
7. Informasi lebih lanjut terkait dengan pengumuman ini dapat
   menghubungi Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak 1500200 atau
   Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Demikian untuk dimaklumi.

Jakarta, 16 Maret 2017
DIREKTUR,

ttd

HESTU YOGA SAKSAMA
NIP 196905261993111001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
3. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
4. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;
5. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;
6. Kepala Kantor Wilayah DJP di seluruh Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia
8. Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan; dan
9. Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi
   Perpajakan di seluruh Indonesia