Menimbang :

1. bahwa untuk lebih meningkatkan pendidikan dan kecerdasan
   bangsa
   dengan membantu tersedianya buku dan kitab suci dengan harga yang
   relatif terjangkau masyarakat, perlu mengatur ketentuan yang memberikan
   pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan/atau
   penyerahannya;
2. bahwa ketentuan mengenai buku-buku pelajaran umum, kitab
   suci,
   dan buku-buku pelajaran agama yang dapat diberikan fasilitas pembebasan
   Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
   Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013
   tentang Buku-buku Pelajaran
   Umum, Kitab Suci, dan Buku-buku Pelajaran Agama yang atas Impor
   dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan
   Nilai, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a
   dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
   Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau
   Penyerahan
   Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
   yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana
   telah diubah dengan Peraturan
   Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang
   Perubahan atas Peraturan
   Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor
   dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa
   Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan
   Nilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Buku
   Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku Pelajaran Agama yang atas Impor
   dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan
   Nilai;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
   Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia 6053);
3. Peraturan
   Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau
   Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena
   Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 262, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4064) sebagaimana telah diubah
   dengan Peraturan
   Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan atas
   Peraturan
   Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau
   Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena
   Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN
BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN
DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa
cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan
secara tidak berkala.

Kitab suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

1. Kitab suci agama Islam meliputi kitab suci Alquran,
   termasuk
   tafsir dan terjemahannya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan
   Juz Amma;
2. Kitab suci agama Kristen Protestan meliputi kitab
   suci
   Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru termasuk tafsir dan terjemahannya,
   baik secara keseluruhan maupun sebagian;
3. Kitab suci agama Katolik meliputi kitab suci
   Perjanjian Lama
   dan Perjanjian Baru termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara
   keseluruhan maupun sebagian;
4. Kitab suci agama Hindu meliputi kitab suci Weda,
   Smerti,
   Sruti, Upanisad, Itihasa, Purana, termasuk tafsir dan
   terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian;
5. Kitab suci agama Buddha meliputi kitab suci
   Tipitaka/Tripitaka
   termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun
   sebagian; dan
6. Kitab lainnya yang telah ditetapkan sebagai kitab
   suci oleh
   menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau
   pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri dimaksud.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013
tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab
Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau
Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1063), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA