Menimbang :

1. bahwa sehubungan dengan adanya penyempurnaan Bagan
   Perkiraan
   Standar menjadi Bagan Akun Standar yang menjadi dasar dalam pengisian
   Kode Akun Pajak dalam Surat Setoran Pajak;
2. bahwa sehubungan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 6
   Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   16 Tahun 2009 dan Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
   telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor
   16 Tahun 2009, perlu menyesuaikan Kode Jenis Setoran
   penerimaan pajak;
3. bahwa dalam rangka pemanfaatan data transaksi tanah
   dan/atau bangunan untuk ekstensifikasi dan intensifikasi pajak;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf
   a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan kembali Peraturan Direktur
   Jenderal Pajak tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983
   tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983
   tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
   Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983
   tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
   atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
   51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18
   Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
   Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. Undang-Undang
   Nomor 13 Tahun 1985
   tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
   Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006
   tentang Sistem Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang
   Bagan Akun Standar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2007
   tentang Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Bagi Wajib Pajak
   dengan Kriteria Tertentu yang Dapat Melaporkan Beberapa Masa Pajak
   dalam Satu Surat Pemberitahuan Masa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007
   tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak,
   Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran
   dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan
   Pembayaran Pajak;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008
   tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam
   Rangka Impor, Penerimaan Negara dalam rangka Ekspor, Penerimaan Negara
   atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang berasal dari
   Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
    PER-78/PB/2006
    tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-148/PJ./2007
    tentang Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara;

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN
PAJAK.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disebut dengan SSP
   adalah
   bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
   menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
   negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
2. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak, yang selanjutnya
   disebut
   dengan SSPCP adalah surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran dan
   sebagai bukti pembayaran atau penyetoran penerimaan negara.
3. Kantor Penerima Pembayaran adalah Kantor Pos atau bank
   Badan
   Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran
   lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran
   atau penyetoran pajak.

Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi
sesuai dengan formulir SSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis
pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak/surat ketetapan
pajak/Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu Kode Akun Pajak dan
satu Kode Jenis Setoran, kecuali Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (3a) huruf a Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009, dapat membayar Pajak Penghasilan Pasal 25
untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku,
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ./2006
tentang Bentuk Surat Setoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-102/PJ/2006
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal 1
Juli 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2009
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098