Menimbang :

1. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor
   16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
   Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
   Keempat atas Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara
   Perpajakan menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor
   36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7
   Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menyempurnakan
   formulir-formulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan administrasi Pajak
   Penghasilan;
2. bahwa sebagian formulir yang diatur dalam Keputusan
   Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996
   tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
   Direktur Jenderal Pajak Nomor 42/PJ/2008
   tidak dapat menampung ketentuan terbaru dan informasi yang diperlukan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
   huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
   tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan
   Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan
   Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti
   Pemotongan/Pemungutannya;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
   Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4893);
3. Peraturan
   Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak
   Penghasilan atas Penghasilan dari pengalihan Hak atas Tanah dan/atau
   Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 77,
   Tambahan Lembaran Negara Nomor 3580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
   Nomor 71 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2008 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4914);
4. Peraturan
   Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak
   Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau
   Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46,
   Tambahan Lembaran Negara Nomor 3636) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
   Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4174);
5. Peraturan
   Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak
   Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat
   Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
   236, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4039);
6. Peraturan
   Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak
   Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor
   4837);
7. Peraturan
   Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak
   Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran
   Negara Nomor 4881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
   Nomor 40 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5014);
8. Peraturan
   Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak
   Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada
   Anggota Koperasi Orang Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4981);
9. Peraturan
   Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak
   Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor
   4982);
10. Peraturan
    Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak
    Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif berupa Kontrak
    Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4983);
11. Peraturan
    Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak
    Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh wajib Pajak Orang
    Pribadi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
    Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4985);
12. Peraturan
    Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak
    Penghasilan usaha Berbasis Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia
    Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4988);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994
    tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas
    Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
    sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
    Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996
    tentang Pelaksanaan
    Pembayaran dan Pemotongan atas Penghasilan dari
    Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah
    diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996
    tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak
    Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996
    tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak
    Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001
    tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan
    Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya
    sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
    Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007
    tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara
    Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat
    Pemberitahuan;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007
    tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak,
    Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran
    dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan
    Pembayaran Pajak;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2008
    tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat
    Perbendaharaan Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008
    tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan
    Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2008
    tentang Tata cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam
    Rangka Impor, Penerimaan Negara dalam Rangka Eskpor, Penerimaan Negara
    atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal dari
    Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008
    tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1)
    Huruf C Angka 2 Undang-Undang
    Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
    telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
    36 Tahun 2008; 
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008
    tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan
    dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong sangat mewah;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008
    tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari
    Penjualan atau Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
    ayat (3c) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh
    Wajib Pajak Luar Negeri;
26. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996
    tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan
    sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
    Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-42/PJ/2008;
27. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001
    tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak
    Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia;
28. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2006
    tentang Bentuk Surat Setoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan
    Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 102/PJ/2006;
29. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2008
    tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak
    Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara;
30. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2009
    tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan
    Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak
    Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26;

Menetapkan :