PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 34/PJ/2008

TENTANG

BENTUK DAN ISI FORMULIR
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa dalam rangka
memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib
Pajak, serta untuk menyesuaikan formulir Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang dengan perkembangan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
dan pelaksanaan Modul Penerimaan Negara, perlu menetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983
   tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 12
   Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
   Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
   Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Peraturan Menteri
   Keuangan Nomor 99/PMK.01/2006
   tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;
4. Peraturan Menteri
   Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007
   tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan
   Bangunan;

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

(1)	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terhutang kepada Wajib Pajak.
(2)	SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.
(3)	Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut: a. Halaman depan: 1) Nomor seri formulir; 2) Nama Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pelayanan Pajak; 3) lnformasi berupa tulisan “SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak; 4) Kode Akun; 5) Tahun Pajak dan jenis sektor PBB; 6) Nomor Objek Pajak (NOP); 7) Letak objek pajak; 8) Nama dan alamat Wajib Pajak; 9) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 10) Luas bumi dan/atau bangunan; 11) Kelas bumi dan/atau bangunan; 12) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m2 bumi dan/atau bangunan; 13) Total NJOP bumi dan/atau bangunan; 14) NJOP sebagai dasar pengenaan PBB; 15) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP); 16) NJOP untuk penghitungan PBB; 17) Nilai Jual Kena Pajak (NJKP); 18) PBB yang terhutang; 19) PBB yang harus dibayar; 20) Tanggal jatuh tempo; 21) Tempat Pembayaran; b. Halaman belakang: 1) Nama petugas penyampai SPPT; 2) Tanggal penyampaian; 3) Tanda tangan petugas; 4) lnformasi lainnya.
(4)	Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.