Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna
Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor
Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna
Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk
Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :
 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
   Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
   Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian
   Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi
   Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
   203);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang
   Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk
   Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan
   Daya Saing Industri Sektor Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia
   Tahun 2014 Nomor 1979) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
   Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2018
   tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor
   Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna
   Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu
   (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 242);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang
   Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
   Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019
   tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
   (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2020.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Bea Masuk
   Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut KPA BM DTP adalah
   pejabat pada kementerian negara/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri
   Keuangan untuk melakukan pengelolaan anggaran belanja subsidi bea masuk
   ditanggung pemerintah.
2. Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi,
   dan/atau bahan baku, termasuk suku cadang dan komponen, yang diolah,
   dirakit, atau dipasang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai
dengan tanggal 31 Desember 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA