Menimbang : 

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
   Pemerintah
   Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan telah ditetapkan Peraturan
   Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2011
   tentang Alokasi Sementara Dana
   Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2012 yang antara lain
   mengatur alokasi sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
   bagian pemerintah pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan
   kota Tahun Anggaran 2012;
2. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
   Transfer ke Daerah, penyaluran tahap III Pajak Bumi dan Bangunan bagian
   pemerintah pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota
   sebesar selisih antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah
   disalurkan dari Tahap I sampai dengan Tahap II berdasarkan alokasi yang
   ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2011;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a
   dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
   Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang
   Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
   dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
   Keuangan
   antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran
   Pendapatan dan
   Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
   Perimbangan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2011
   tentang Alokasi
   Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang
   Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI DEFINITIF PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH
KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2012.
      
     

Penyaluran alokasi definitif PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan
kepada seluruh kabupaten dan kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
      
     
     
     
      
     
   
       
     
     

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
 
ttd.
 
AMIR SYAMSUDIN