Menimbang :

1. bahwa Account Representative merupakan salah satu ujung
   tombak
   penggalian potensi penerimaan Negara di bidang perpajakan yang
   mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian
   bimbingan/himbauan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap Wajib
   Pajak;
2. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyempurnaan
   organisasi
   dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal
   Pajak perlu untuk merumuskan kembali tugas, tanggung jawab, syarat, dan
   jumlah Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a
   dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
   Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
   Negara
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014
   tentang
   Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ACCOUNT REPRESENTATIVE PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak
   sebagaimana
   ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014
   tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
   Pajak.
2. Account Representative adalah pegawai yang diangkat dan
   ditetapkan sebagai Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak.

Account Representative terdiri dari:

1. Account Representative yang menjalankan fungsi pelayanan
   dan konsultasi Wajib Pajak; dan
2. Account Representative yang menjalankan fungsi pengawasan
   dan penggalian potensi Wajib Pajak.

Account Representative yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi
Wajib Pajak mempunyai tugas:

1. melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak;
2. melakukan proses penyelesaian usulan pembetulan ketetapan
   pajak;
3. melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada
   Wajib Pajak; dan
4. melakukan proses penyelesaian usulan pengurangan Pajak Bumi
   dan Bangunan.

Account Representative yang menjalankan fungsi pengawasan dan
penggalian potensi Wajib Pajak mempunyai tugas:

1. melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib
   Pajak;
2. menyusun profil Wajib Pajak;
3. analisis kinerja Wajib Pajak; dan
4. rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi
   dan himbauan kepada Wajib Pajak.

Dalam melaksanakan tugasnya Account Representative bertanggung jawab
kepada Kepala Seksi yang menjadi atasannya.

Pengangkatan dan pemberhentian Account Representative ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pajak.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006
   tentang Account
   Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah
   Mengimplementasikan Organisasi Modern; dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2008
   tentang Perubahan
   atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006
   tentang Account
   Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah
   Mengimplementasikan Organisasi Modern,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 16 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY