TOKYO—Parlemen Jepang memutuskan untuk melipatgandakan pajak penjualan menjadi 10% dalam 3 tahun ke depan dalam rangka menahan pembengkakan defisit anggaran nasional.
Kebijakan ini didukung oleh sebagian besar anggota parlemen dengan dukungan dari dua partai oposisi terbesar Jepang. Kendati demikian, kebijakan pajak tersebut masih harus disetujui oleh majelis perwakilan rakyat Jepang sebelum ditetapkan menjadi undang-undang.
Dalam kebijakan ini, pajak penjualan akan dinaikkan dari 5% saat ini menjadi 8% pada 2014 dan kemudian dinaikkan lagi menjadi 10% pada 2015.
Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda yang telah berkuasa sejak September itu menyatakan peningkatan pajak diperlukan untuk mengurangi defisit.
Defisit nasional Jepang telah membengkak dan kini mencapai dua kali lipat terhadap produk domestik bruto Negeri Sakura.
Bagi Noda, kebijakan pajak ini merupakan strategi utamanya dalam mengatasi permasalahan struktural di Jepang.
Pada tahun lalu, Jepang dilanda bencana alam gempa bumi dan tsunami sehingga memporakporandakan negara itu, termasuk perekonomiannya. Selain itu, Jepang juga telah dibebani oleh beban utang yang terbesar yang dialami oleh negara maju.
“Reformasi ini bukan hanya untuk generasi kita, melainkan juga untuk masa depan kita,” kata Noda sebelum pengambilan suara oleh parlemen.
Kendati demikian, pemerintah memproyeksi langkah ini tidak akan berdampak signifikan terhadap defisit Jepang. Kantor Kabinet memperkirakan peningkatan pajak penjualan ini akan menambah pendapatan negara sebesar 13,5 triliun yen atau setara dengan US$170 miliar per tahun hingga 2015. Saat ini, Jepang mencatat defisit sebesar 45 triliun yen.
Merongrong Ekonomi
Sejumlah ekonom memperingatkan peningkatan pajak ini akan merongrong perekonomian Jepang seiring dengan melemahnya permintaan konsumen.
Penghasilan stagnan akan membuat masyarakat mulai mengurangi belanja. Sementara itu, eksportir utama otomotif dan produk elektronik, yang telah terbebani oleh penguatan yen dan peningkatan persaingan dari rival-rivalnya di Asia, akan semakin kesulitan.
“Naiknya pajak akan membawa angin sakal yang lain terhadap perekonomian, yakni konsumsi yang lebih rendah,” ujar Hiromichi Shirakawa, ekonom kepala Credit Suisse.
Di sisi lain, pengambilan suara oleh dewan perwakilan rakyat Jepang ini dapat menyulitkan Noda karena kebijakan ini ditolak oleh partai penguasa yang di pimpin Ichiro Ozawa.
Menurut tetua partai itu, peningkatan pajak ini prematur dan akan semakin memperlemah perekonomian. Ozawa dan para pendukungnya telah mengancam tidak akan mendukung kenaikan pajak tersebut
