JAKARTA. Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) akan memberi relaksasi yang lumayan gede ke wajib pajak (WP). Selain akan menurunkan tarif PPh badan dan pribadi, revisi UU ini juga akan menghapus PPh atas dividen bagi pemegang saham perusahaan yang terdaftar di bursa Indonesia.
Jika disetujui, pemegang saham akan mengantongi penuh atas hasil dividen yang diperolehnya. "Tujuannya mendorong orang berinvestasi," tandas Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan rakyat (DPR) Muhammad Misbakhun akhir pekan lalu. Ini artinya, PPh atas dividen final sebesar 15% akan dihapus.
Hanya Ketua Komisi XI Fadel Muhammad menyebut, usulan tersebut belum menjadi sikap fraksi, meski usulan tersebut sudah disampaikan di Komisi XI. "Sifatnya masih usulan pribadi, belum jadi sikap fraksi, apalagi komisi, " tandas Fadel kepada KONTAN, kemarin (13/12).
Adapun, Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Poltak Maruli John Liberty Hutagaol belum mau berbicara banyak.
Dia hanya bilang saat ini draf revisi masih dibahas di internal Ditjen Pajak. Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara.
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Mekar Satria Utama mengatakan, pembahasan soal revisi UU PPh masih panjang. Bahkan, sampai sekarang belum ada pembahasan detail tentang pasal yang akan diubah.
Selain itu, revisi UU PPh juga belum menjadi prioritas legislasi tahun depan. "Belum ada pembahasan di Prolegnas,"tandas Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo.
Rencananya pembahasan revisi UU PPh akan dilakukan bersamaan dengan revisi UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Kedua RUU ini pun tak masuk dalam prolegnas 2016.
Fadel belum dapat memastikan apakah revisi UU PPh akan dibahas tahun depan. "Jangankan revisi UU PPh, RUU Tax Amnesty yang sudah masuk prioritas 2015 masih tak jelas karena belum ada Ampres presiden," jelas dia.
Jika mendesak, bukan mustahil DPR mengikutsertakan dua UU itu dalam paripurna Selasa (15/12) atau Jumat (18/12) nanti. Hanya Pengamat Pajak Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako mengingatkan, jika usulan itu masuk revisi UU PPh, pemerintah harus melakukan sinkronisasi UU Perusahaan Terbatas.
Dalam salah satu pasal di UU Perseroan Terbatas masih diatur potongan pajak atas dividen ke para pemegang saham. "Pasal di UU Perseroan Terbatas juga harus ikut dihapus, "ujar dia.
