Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Sigit Priadi Pramu-dito melihat, kekurangan penerimaan atau shortfall pajak tahun ini bisa melebar hingga Rp 150 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya yang masih memprediksi Rp 120 triliun.
Angka ini juga lebih tinggi dari perkiraan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, akhir pekan lalu, sebesar Rp 130 triliun sampai Rp 140 triliun. Pesimisme ini menyeruak melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini yang turun, serta efek melemahnya kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.
Dengan shortfall pajak mencapai Rp 150 triliun, Bambang mengaku akan mengelola defisit anggaran dengan sebaik-baiknya. "Berapapun defisit anggarannya, pembiayaan sudah secure," katanya.
Bank Indonesia (BI) sebelumnya memperkirakan ekonomi Indonesia kuartal III hanya tumbuh sebesar 4,85% dari sebelumnya 4,9%. Dengan demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2015 hanya mencapai 4,8%-4,9%.
Angka itu jauh dari asumsi pertumbuhan APBNP 2015 yang sebesar Rp 5,7%. Dengan perkiraan shortfall penerimaan pajak Rp 150 triliun dan melihat outlook penyerapan belanja negara yang tahun ini diperkirakan hanya sebesar 93% dari pagu APBNP 2015 atau sebesar Rp 1.909,8 triliun, maka defisit anggaran akan mencapai Rp 298,2 triliun atau 2,55% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
Jika perhitungan itu benar, maka defisit anggaran tahun ini kemungkinan lebih besar dari target APBNP 2015 yang sebesar 1,9% PDB dan bahkan lebih besar dari kenaikan defisit melalui keputusan Menteri Keuangan beberapa bulan lalu yang menaikkan defisit 2015 jadi 2,23% dari PDB.
Dirjen Anggaran Kemkeu Askolani mengakui, kenaikan shortfall penerimaan pajak akan mengerek defisit. Defisit anggaran juga akan dipengaruhi oleh kinerja realisasi belanja negara. "Defisitnya kami belum tahu pasti, karena masih akan terus dimonitor sampai akhir 2015.
Belum ada angka yang pasti sampai saat ini," katanya, Rabu (21/10). Sebelumnya Askolani bilang, pemerintah akan melakukan penghematan anggaran untuk menjaga defisit APBNP 2015 di bawah 2,5% PDB. Askolani yakin defisit tahun ini tidak akan mencapai 2,5% PDB karena anggaran belanja kementerian dan lembaga tidak akan terserap 100%.
Untuk menutupi defisit, Askolani bilang, pemerintah tidak akan mengandalkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Hal itu untuk menghindari guncangan di pasar SBN. Kemkeu akan menarik pinjaman multilateral dari dana siaga US$ 2 miliar dan memanfaatkan tambahan pinjaman multilateral dari Bank Dunia, Asian Development Bank, Badan Pembangunan Perancis, dan Bank Pembangunan Jerman sebesar US$ 1,1 miliar.
Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih bilang, defisit anggaran dalam kisaran 2,5% PDB masih dalam batas aman. Sebab Undang-Undang mematok defisit maksimal 3% PDB.
"Jadi jangan terlalu khawatir kalau defisit 2,5% tidak sehat, asalkan belanja tetap bergulir dan berimplikasi di tahun mendatang," katanya.
